1.491 Kuota Formasi PPPK Kota Pariaman Disetujui Pusat

Penulis -

Selasa, 3 September 2024 - 04:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Wali Kota Pariaman, Roberia saat apel bersama pegawai Non ASN Pemko Pariaman di lapangan parkir Balai Kota Pariaman, Minggu (1/9/2024). (Foto: Diskominfo Pariaman)

Pj Wali Kota Pariaman, Roberia saat apel bersama pegawai Non ASN Pemko Pariaman di lapangan parkir Balai Kota Pariaman, Minggu (1/9/2024). (Foto: Diskominfo Pariaman)

Pariaman, Javanusa—Sebanyak 1.491 Kuota formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Pariaman telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah, perjuangan kita dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer untuk jadi PPPK dikabulkan oleh Allah SWT. Dimana sebanyak 1.491 warga kota pariaman mendapatkan berkah telah ditetapkan kuotanya oleh pusat,” ujar Pj Wali Kota Paiaman, Roberia, ketika memimpin apel bersama pegawai Non ASN (honorer) Pemko Pariaman di lapangan parkir Balai Kota Pariaman, Minggu (1/9/2024).

Ia menyampaikan, dengan telah ditetapkanya kuota PPPK Kota Pariaman ini, dirinya ingin melihat apakah mereka bersyukur atau tidak, dengan menggumpulkan mereka Bersama untuk apel di hari Minggu pagi ini, ucapnya.

“Untuk itu, salah satu wujud syukur mereka, juga harus tertib administrasi, dan saya menyampaikan agar mereka dapat membuat absensi sendiri tenaga Non ASN ini di setiap instansi mereka. Dan ini harus dilakukan untuk perubahan yang mendasar bagi mereka,” tukasnya.

Roberia juga menuturkan warga Kota Pariaman sebanyak 1.491, disetujui oleh pusat formasinya. Sehingga harkat dan martabat Kota Pariaman terangkat. Tidak lagi menjadi pekerja romusha modern. Dimana mereka yang bekerja keras, sementara ASN yang memanfaatkan mereka.

Direktur di Kementerian Hukum dan HAM RI ini juga menyampaikan kuota formasi yang didapatkan ini, tidak bisa berkurang dan bertambah.

Pada kesempatan itu, ia mengingatkan baik ASN maupun Non ASN untuk selalu bersikap netral. Dengan tidak memihak salah satu paslon.

“Kalau ada ASN dan Non ASN yang terbukti memihak atau hanya berfoto bersama dengan paslon yang telah mendaftar di KPU. Maka saya tidak akan membantu apabila diproses oleh pihak yang bertanggung jawab,” tutupnya. (*/jn01)

Baca Juga :  Optimalkan Produksi Produk Eco Enzim, Camat Lubeg Apresiasi Inovasi KWT Gurlaw Peduli

Berita Terkait

Polri dan Kemkomdigi Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Siber
Pemerintah Pangkas Ekspor Gas 8 Persen, Bahlil Pastikan Tak Langgar Kontrak
Polri Kerahkan 200 Personel Brimob dan 10 Bareskrim Tangani Karhutla di Kalimantan
Hadapi Kekeringan dan Karhutla, Kemenag Ajak Umat Islam Salat Istisqa
Operasi Patuh 2026 Dimulai Hari Ini, Korlantas Polri Utamakan Edukasi dan Keselamatan
Kapolri Ungkap Laboratorium Sabu di Aceh, Hampir 1,2 Ton Narkotika Disita
BGN Kembalikan Rp160,37 Miliar ke Kas Negara, Tindak Lanjuti Temuan BPK
MUI Desak Pemerintah Segera Putuskan Nasib Konser Andrea Bocelli di Indonesia

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 10:17 WIB

Pemerintah Pangkas Ekspor Gas 8 Persen, Bahlil Pastikan Tak Langgar Kontrak

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:23 WIB

Polri Kerahkan 200 Personel Brimob dan 10 Bareskrim Tangani Karhutla di Kalimantan

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:49 WIB

Hadapi Kekeringan dan Karhutla, Kemenag Ajak Umat Islam Salat Istisqa

Senin, 26 Oktober 2026 - 12:43 WIB

Operasi Patuh 2026 Dimulai Hari Ini, Korlantas Polri Utamakan Edukasi dan Keselamatan

Senin, 26 Oktober 2026 - 08:25 WIB

Kapolri Ungkap Laboratorium Sabu di Aceh, Hampir 1,2 Ton Narkotika Disita

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:41 WIB

BGN Kembalikan Rp160,37 Miliar ke Kas Negara, Tindak Lanjuti Temuan BPK

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:17 WIB

MUI Desak Pemerintah Segera Putuskan Nasib Konser Andrea Bocelli di Indonesia

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:06 WIB

Kapan Awal Ramadan 2027? KHGT Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh pada 8 Februari

Berita Terbaru