Dharmasraya, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memprioritaskan program perlindungan sosial dalam 100 hari pertama masa kerja Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni.
Langkah ini menekankan keberpihakan terhadap kelompok rentan, mulai dari anak-anak hingga ibu hamil.
Sejak April 2025, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (SOSP3APPKB) telah mengajukan berbagai program strategis ke Kementerian Sosial.
Program tersebut meliputi Sekolah Rakyat, Lumbung Sosial, bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), serta perluasan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kuota BPJS Gratis Tambah 23.639 Warga
Hasil konkret yang langsung dirasakan masyarakat adalah tambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pusat sebanyak 23.639 jiwa.
Kuota ini senilai hampir Rp 10 miliar per tahun dan memberikan jaminan kesehatan kepada warga prasejahtera secara gratis.
Selain itu, dana Yayasan Anak Perlindungan Indonesia (YAPI) juga disalurkan kepada anak-anak yatim, sementara bantuan sosial dari Kemensos senilai Rp 736,6 juta menjangkau 385 penerima manfaat di 10 kecamatan.
Disabilitas dan Stunting Tak Luput dari Perhatian
Melalui program ATENSI, pemerintah membantu penyandang disabilitas, termasuk pengukuran kaki palsu bagi penerima manfaat.
Pelayanan sosial keliling terus menjangkau daerah terpencil, sambil mengaktifkan kepesertaan BPJS langsung di lapangan.
Di bidang keluarga berencana, capaian Metode Operasi Pria (MOP) telah memenuhi target.
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bahkan bekerja hingga malam hari demi memastikan ketepatan data penerima.
Rehab Rumah hingga Insentif Ibu Hamil
Untuk tahun anggaran ke depan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebagai berikut:
- Rp 16,35 miliar untuk rehabilitasi 545 rumah tidak layak huni.
- Rp 3,36 miliar untuk penanganan 1.122 anak stunting.
- Rp 2,92 miliar untuk mendukung ibu hamil dan calon bayi sehat.
Pendistribusian bantuan juga mencakup perlengkapan ibadah, sandang, dan obat-obatan untuk 30 warga rentan, sebagai bentuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konkret.
Komitmen Layanan yang Menyentuh Langsung
Kepala Dinas SOSP3APPKB Martin Efendi menyebutkan capaian ini baru permulaan.
“Kami ingin membuktikan kehadiran pemerintah bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi nyata dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. (*/red)
