Padang, Javanusa—Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Padang terus diperkuat.
Pada Rabu (7/1/2026), Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mendampingi Anggota DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman dalam penyerahan simbolis bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 3 Padang.
Bantuan ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah (MBR), terutama di tengah masa pemulihan pascabencana yang melanda wilayah Sumbar.
Dalam sambutannya, Maigus Nasir memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Irman Gusman. Ia menegaskan bantuan PIP ini sangat sinkron dengan visi Pemerintah Kota Padang melalui Program Unggulan “Padang Juara”.
“Program Indonesia Pintar ini sejalan dengan komitmen Pemko Padang. Melalui Kartu Padang Juara, kami juga memberikan bantuan seragam dan LKS gratis, hingga fasilitasi beasiswa ke luar negeri. Kehadiran PIP melengkapi ikhtiar kita dalam menghadirkan akses pendidikan yang berkeadilan,” ujar Maigus.
Anggota DPD Sumbar Irman Gusman menjelaskan, Program Indonesia Pintar merupakan hasil sinergi tiga kementerian. Yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.
Pada tahun ajaran 2025–2026, PIP di Sumbar menyasar 2.008 siswa jenjang SD, SMP, dan SMK. Program ini menjangkau 13 kabupaten dan kota dengan total anggaran Rp1,2 miliar.
Untuk SMP Negeri 3 Padang, sebanyak 21 siswa menerima bantuan PIP. Total dana yang disalurkan mencapai Rp15.750.000.
“Masing-masing siswa menerima Rp750.000 per tahun. Bantuan ini agar anak-anak tetap bersekolah tanpa terbebani masalah ekonomi,” ujar Irman Gusman.
Pendidikan Jadi Prioritas Pascabencana Sumbar
Irman Gusman menegaskan, PIP memiliki peran strategis di tengah pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat akhir November lalu. Menurutnya, pendidikan tidak boleh terhenti oleh kondisi apa pun.
“Bencana boleh merusak infrastruktur, tetapi tidak boleh meruntuhkan harapan anak-anak. Pemulihan sejati adalah saat mereka tetap bisa belajar,” tegasnya.
Ia menambahkan, PIP bukan sekadar bantuan keuangan. Program ini merupakan bukti kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga di bidang pendidikan.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Negara harus hadir secara nyata, dan itu yang saya perjuangkan di DPD RI,” pungkas Irman Gusman. (*/red)
