Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal pada akhir 2026. Pemerintah juga memperkuat konektivitas desa, akses air bersih, UMKM, dan ekonomi hijau.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekonomi kerakyatan. Presiden menilai sektor desa dan UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI. Agenda berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/08/2026).
Menurut Prabowo, kekuatan ekonomi Indonesia tumbuh dari berbagai kelompok masyarakat. Petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, kepala keluarga, hingga anak muda menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.
Prabowo juga mengingatkan pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis moneter 1998. Ketika itu, sejumlah bank besar tutup dan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan.
“Kita ingat masa krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan kerakyatan ekonomi. Oleh karena itu, konektivitas antara desa harus baik,” ujar Presiden Prabowo.
Karena itu, pemerintah terus mendorong konektivitas antardesa. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar kegiatan ekonomi.
Target 30.000 Koperasi Desa Merah Putih
Pemerintah juga menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Prabowo mengatakan pemerintah terus meningkatkan kesiapan operasional koperasi di berbagai daerah.
“Per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian,” ungkap Prabowo.
Menurut Presiden, koperasi yang beroperasi optimal membutuhkan sarana pendukung yang memadai. Fasilitas tersebut mencakup listrik, air, serta sistem digital untuk memantau persediaan barang.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi optimal hingga akhir 2026. Prabowo menyebut pemerintah sengaja memasang target tinggi untuk mempercepat penguatan ekonomi rakyat.
Pemerintah Dorong Pembagian Hasil Lebih Adil
Selain ekonomi desa, pemerintah terus memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Prabowo menilai sektor tersebut menjadi salah satu fondasi ekonomi kerakyatan.
Pemerintah juga mendorong pembagian hasil yang lebih adil bagi para pelaku ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan yang menyangkut pengemudi ojek online.
Prabowo menyebut pengemudi sebelumnya menerima sekitar 80 persen dari hasil kerja. Sementara itu, aplikator memperoleh sekitar 20 persen.
Kini, porsi penghasilan pengemudi meningkat menjadi 92 persen setelah pemerintah memberikan rekomendasi.
“Para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka dan banyak pengemudi yang melaporkan penghasilan mereka naik signifikan,” ujar Prabowo.
Ekonomi Hijau Harus Beri Nilai Tambah
Pemerintah juga mengembangkan ekonomi hijau sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Menurut Prabowo, kebijakan lingkungan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Indonesia kini telah menerapkan sistem registrasi unit karbon. Pemerintah juga menjalankan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia.
Prabowo menegaskan bahwa perlindungan hutan dapat membantu mengurangi emisi karbon. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang bagi Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon.
“Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar dia bersedia membayar kita. Inilah Saudara-saudara, Ekonomi Hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita Kita bangun Tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.
Ribuan Jembatan Desa Terus Dibangun
Penguatan ekonomi desa juga membutuhkan infrastruktur dasar yang memadai. Pemerintah karena itu mempercepat pembangunan jembatan agar aktivitas masyarakat tidak terhambat.
Sepanjang 2026, pemerintah telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun TNI. Polri juga telah menyelesaikan pembangunan 874 jembatan desa.
Pemerintah menargetkan lebih dari 5.000 jembatan desa selesai hingga akhir tahun. Prabowo menilai pembangunan tersebut penting untuk memastikan anak-anak dapat bersekolah tanpa menghadapi hambatan akses.
“Tidak boleh lagi ada anak-anak kita, yang harus bertarung hanya untuk melintasi sungai ke sekolah karena tidak ada jembatan,” imbuh Kepala Negara.
Pemerintah Bangun 3.000 Titik Air Desa
Selain jembatan, pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap air bersih. Prabowo menyoroti kondisi warga yang masih harus berjalan jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
Air tersebut tidak hanya diperlukan untuk minum dan mandi. Masyarakat juga membutuhkan air untuk beribadah, ternak, serta kegiatan pertanian.
Dalam delapan bulan pertama 2026, pemerintah telah membangun 3.000 titik air desa. TNI mengerjakan pembangunan fasilitas tersebut.
“Banyak rakyat kita yang tidak punya akses ke air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo hanya untuk mengambil satu atau dua jerigen air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu. Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka,” pungkas Presiden. (*/BPMI Setpres)
