Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng BPKP Perwakilan Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Langkah ini dilakukan guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada hasil.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas perencanaan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat kualitas perencanaan, konsistensinya dengan penganggaran, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 dari BPKP Perwakilan Sumbar, bersama para bupati dan wali kota se-Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Selasa (7/4/2026).
Mahyeldi menyampaikan masukan dan rekomendasi strategis dari BPKP menjadi bahan evaluasi penting dalam penyempurnaan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan perlunya penguatan sinergi antara Pemprov Sumbar dan BPKP agar program pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengawasan dari BPKP sangat diperlukan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, Mahyeldi menyoroti pentingnya pengawasan pada program prioritas, terutama terkait pemulihan pascabencana dan mitigasi bencana.
Hal ini mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.
“Kita perlu memastikan program pemulihan berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen, Pemprov Sumbar juga membuka akses terhadap data dan dokumen yang dibutuhkan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Arif Ardiyanto menegaskan komitmen BPKP untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
Dalam LED Semester II Tahun 2025, BPKP mencatat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni keberlanjutan produksi pangan, infrastruktur dan distribusi pangan, serta intervensi cadangan pangan untuk stabilisasi harga. Sejumlah rekomendasi turut disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Arif menyebut secara umum capaian pembangunan di Sumatera Barat tergolong baik dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran BPKP, bupati dan wali kota se-Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar. (*/red)
