34 Kasus Haji dan Umrah Diserahkan ke Bareskrim, Kemenhaj Tegaskan Perlindungan Jemaah

Penulis -

Kamis, 20 Agustus 2026 - 19:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen Pengendalian PHU) menyerahkan 34 kasus kepada Bareskrim Polri hingga 18 Agustus 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan haji dan umrah sekaligus upaya memperkuat perlindungan jemaah.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan pihaknya akan membawa aduan yang membutuhkan pendalaman dan proses hukum kepada aparat penegak hukum (APH).

“Pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan. Ketika ada dugaan pelanggaran yang membutuhkan pendalaman dan penegakan hukum, kami akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan. Fokus kami satu, melindungi jemaah,” ujar Harun Al Rasyid di Jakarta, Rabu (19/8).

34 Aduan Masuk Proses Penegakan Hukum

Data Ditjen Pengendalian PHU per 18 Agustus 2026 mencatat 34 teradu atau tergugat telah diserahkan kepada APH. Kasus tersebut berasal dari penyelenggaraan haji khusus dan umrah.

Pada kategori haji khusus, terdapat 14 teradu. Mereka terdiri atas BL–AHI, DCU, SA–NT, BTI, AAMB, EBS, GTT, A, HCI, EIT, FMA, MDW–MKHU, HK dan YAB.

Sementara itu, kategori umrah mencatat 19 teradu yang masuk dalam penyerahan kasus. Nama yang tercantum yakni TMT, ESH, DTT, FSI, NK–MWW, BUWM, SCMP, MT, SLUHS, KTI, DI–SCW, EG, VBM, MSA, H, ADM–FRU, JAW, AA dan MIW–SA.

Selain dua kategori tersebut, satu kasus dari penyelenggaraan haji reguler juga diserahkan kepada APH, yakni KBIHU (B/YAA).

Penyerahan Kasus Bukan Bukti Pelanggaran

Harun menekankan bahwa penyerahan kasus kepada aparat penegak hukum tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak terlapor telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

Menurut dia, proses pembuktian sepenuhnya menjadi kewenangan APH melalui pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia.

“Statusnya adalah penanganan dan penegakan hukum. Soal terbukti atau tidak, itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan proses dan alat bukti yang ada. Karena itu, kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah,” katanya.

Baca Juga :  Peringati Hari Pahlawan, Pj Wako Padang Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci
Ditjen Pengendalian PHU Catat 137 Laporan

Di luar 34 kasus yang telah diserahkan kepada APH, Ditjen Pengendalian PHU mencatat 137 laporan dalam register pengelolaan aduan atau kasus per 18 Agustus 2026.

Laporan tersebut mencakup berbagai tahapan penanganan. Di antaranya kasus yang terindikasi atau diduga melanggar aturan, proses pengawasan, klarifikasi, pemeriksaan, pendalaman, hingga penanganan kasus atau perkara.

Harun menilai jumlah laporan tersebut menjadi pengingat bagi penyelenggara haji dan umrah untuk memperbaiki tata kelola. Penyelenggara juga harus memastikan seluruh hak jemaah tetap terlindungi.

“Jemaah datang dengan kepercayaan. Kepercayaan itu harus dijaga dengan layanan yang benar, dana yang aman, informasi yang transparan, dan tanggung jawab yang jelas. Jangan sampai kepercayaan jemaah justru menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran,” ujarnya.

Kemenhaj Perkuat Pengawasan Haji dan Umrah

Kementerian Haji dan Umrah berkomitmen memperkuat pengawasan bersama berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang tertib serta berintegritas.

“Kami ingin membangun ekosistem haji dan umrah yang sehat. Penyelenggara yang tertib dan berintegritas tentu akan kami dorong, sementara setiap dugaan pelanggaran akan kami tindaklanjuti sesuai aturan,” kata Harun.

Data Ditjen Pengendalian PHU menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berlangsung secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari penerimaan aduan, kemudian berlanjut ke klarifikasi dan pemeriksaan.

Jika hasil penanganan membutuhkan proses hukum lebih lanjut, Ditjen Pengendalian PHU dapat melibatkan aparat penegak hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 17:36 WIB

JSAN Gelar Minang Education Forum 2026, Dorong Guru Jadi Arsitek Pembelajaran Masa Depan

Kamis, 12 November 2026 - 08:47 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Nagan Raya, Ada Asrama hingga Laboratorium Modern

Kamis, 12 November 2026 - 08:19 WIB

Kunjungi TK Melati Ikhlas, Bunda PAUD Padang Tekankan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Anak

Kamis, 12 November 2026 - 07:52 WIB

Dukung Kemajuan Pendidikan Swasta, Fadly Amran Raih BMPS Award 2026

Senin, 9 November 2026 - 18:52 WIB

Siapkan Generasi Multitalenta, Fadly Amran Serahkan Bantuan Alat Musik Band untuk Empat SMP di Padang

Jumat, 6 November 2026 - 14:52 WIB

Dulu Kerap Terendam Banjir, SMKN 1 Sasak Kini Miliki Tiga Gedung Baru

Kamis, 5 November 2026 - 19:42 WIB

Ubah Sampah Jadi Peluang Ekonomi, SMPN 1 Ulakan Tapakis Dorong Siswa Berinovasi dan Peduli Lingkungan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:30 WIB

Gubernur Mahyeldi: Pendidikan Sumbar Harus Kembangkan Potensi dan Kemandirian Siswa

Berita Terbaru