Takalar, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi, Jumat (2/10).
Langkah ini menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, aktivasi tersebut menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN masih menemukan banyak dapur yang telah siap beroperasi di daerah yang membutuhkan layanan tersebut.
BGN Sudah Operasikan 27.022 Dapur SPPG
Menurut Mas Dar, jumlah dapur SPPG yang telah berjalan kini mencapai 27.022 unit di seluruh Indonesia.
Namun, jumlah tersebut masih akan bertambah. BGN mencatat sejumlah dapur telah siap beroperasi dan berada di wilayah yang membutuhkan pelaksanaan MBG.
“Kurang lebih dua bulan saya menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saat ini sudah berjalan 27.022 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ternyata masih banyak dapur-dapur yang siap beroperasi, dan dapur-dapur yang siap beroperasi itu berada di wilayah-wilayah yang memang dibutuhkan MBG-nya untuk segera berjalan,” ujar Mas Dar saat Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur.
Ia menegaskan, pengaktifan 480 SPPG bukan menjadi tahap terakhir dalam perluasan layanan MBG. BGN akan melanjutkan aktivasi dapur secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kesiapan masing-masing wilayah.
Perluasan MBG Berlanjut ke Berbagai Daerah
Mas Dar menyebut BGN menyiapkan pembukaan SPPG di sejumlah wilayah lain. Kalimantan, Bali, Sumatra, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi bagian dari sasaran berikutnya.
“Apakah akan ini saja? Enggak. Setelah ini kami harapkan minggu depan kami buka di Kalimantan, kami buka di Bali, kami buka di Sumatra, kami buka di tempat-tempat yang memang stunting-nya tinggi dan 3T, dan di tempat-tempat di mana walaupun itu tempatnya barangkali bukan di pelosok paling pelosok, tapi anak-anaknya membutuhkan MBG,” katanya.
Dengan kebijakan tersebut, BGN tidak hanya memprioritaskan wilayah yang secara geografis berada di kawasan terpencil. Kebutuhan anak terhadap layanan MBG juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi aktivasi SPPG.
Banyak Aspirasi Masuk soal Program MBG
Perluasan SPPG juga merespons berbagai aspirasi yang diterima BGN. Masukan tersebut datang dari mitra, pengelola SPPG, kader dapur, hingga sekolah.
BGN menerima berbagai aduan dan permintaan agar program MBG hadir di lebih banyak daerah.
“Kami telah menerima banyak aduan, banyak masukan, banyak email, banyak surat dari macam-macam, termasuk masukan dari sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali yang memang masih ingin adanya MBG di daerahnya,” ujar Mas Dar.
Karena itu, BGN akan menggunakan masukan tersebut sebagai salah satu bahan dalam memperluas layanan. Proses aktivasi tetap mempertimbangkan kesiapan dapur serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Aktivasi 480 SPPG Jadi Awal Perluasan
Mas Dar menyebut aktivasi 480 SPPG kali ini sebagai langkah awal untuk mengoperasikan dapur yang telah memenuhi persyaratan kesiapan.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa langkah tersebut menandai kelanjutan aktivasi dapur yang sebelumnya terkena moratorium.
“Kalau kemarin ada katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya ini maka moratorium itu kemudian artinya sudah ditiadakan moratoriumnya,” ujarnya.
Dengan berlanjutnya aktivasi, BGN membuka ruang bagi dapur-dapur yang siap untuk mendukung perluasan cakupan program MBG. Pemerintah selanjutnya akan mengatur pembukaan SPPG berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing daerah. (*)
