Padang, Javanusa—Pemerintah menyiapkan sekitar Rp115 miliar untuk memulihkan 38.000 UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat (Sumbar).
Dukungan itu menjadi bagian dari program Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana melalui Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II Sumbar. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Andalas (Unand), Padang, Jumat (2/10/2026).
Gubernur Sumbar mengatakan pemulihan UMKM penting karena sektor tersebut menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
“Hampir 750.000 UMKM di Sumbar. Kalau satu UMKM satu keluarga, hampir 4 juta masyarakat kita bergerak di UMKM dari sekitar 6 juta penduduk Sumbar,” ujar Gubernur.
Menurut dia, bencana tidak hanya merusak atau mengganggu infrastruktur. Kondisi tersebut juga dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Kelancaran transportasi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan usaha. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menjaga akses transportasi tetap berjalan saat bencana melanda wilayah tertentu.
Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berlangsung, termasuk pada kawasan yang berada di sepanjang jalur terdampak bencana.
Pemulihan UMKM Didorong Naik Kelas
Gubernur mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM terhadap pelaku usaha terdampak bencana.
Menurutnya, dukungan tidak cukup hanya melalui bantuan. Pelaku UMKM juga membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar mampu memulihkan usaha sekaligus mengembangkan kapasitasnya.
Ia menilai proses pemulihan harus mendorong pelaku usaha melampaui kondisi sebelum bencana. Peningkatan kualitas produk, kemasan, pengelolaan keuangan, digitalisasi pemasaran, pasar, kemitraan, dan pembiayaan menjadi bagian penting.
“Bukan hanya sekadar pulih sebagaimana sebelumnya, tapi bagaimana UMKM kita ini bisa naik kelas. Lebih kuat, lebih adaptif, mampu memanfaatkan digitalisasi dalam pemasaran dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas,” katanya.
Karena itu, Gubernur mengajak pelaku UMKM memanfaatkan dukungan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta mereka tetap berusaha meskipun menghadapi dampak bencana.
“Jangan takut untuk memulai kembali. Dan jangan biarkan bencana menghentikan langkah-langkah kita,” pesannya.
Rp115 Miliar untuk 38.000 UMKM
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menjelaskan, pemerintah menargetkan sekitar 38.000 UMKM di Sumbar melalui program tersebut.
Total alokasi dukungan mencapai sekitar Rp115 miliar. Pemerintah mengarahkan anggaran itu untuk pemulihan sekaligus pemberdayaan agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Tujuannya bukan sekadar dana hibah yang bisa digunakan suka-suka. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan pemulihan usaha,” ujar Helvi.
Selain bantuan, Kementerian UMKM mewajibkan pelaku usaha mengikuti pelatihan dan pendampingan. Materinya antara lain mencakup literasi keuangan serta pencatatan transaksi melalui perbankan.
Pencatatan tersebut dapat membantu memantau perkembangan usaha. Data itu juga dapat menjadi dasar untuk membuka peluang pembiayaan dan mendorong pelaku UMKM naik kelas.
800 UMKM Ikuti Pelatihan
Pada kegiatan Klinik UMKM Minang Bangkit Regional II Sumbar, sekitar 800 pelaku UMKM terdampak bencana mengikuti pelatihan.
Materi pelatihan mencakup peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan, serta akses pasar. Program tersebut juga melibatkan Unand melalui lembaga inkubator bisnis.
Lembaga tersebut akan memberikan pendampingan lanjutan kepada pelaku usaha. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas produk, pemanfaatan teknologi, akses pasar, dan pengembangan usaha.
Melalui pembiayaan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan akses pasar, program Klinik UMKM Minang Bangkit diharapkan mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana.
Program itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat daya tahan dan kapasitas UMKM Sumbar agar dapat berkembang serta naik kelas. (*)
