50 Persen PPIU Tak Aktif, Kemenhaj Siapkan Digitalisasi Perizinan Umrah

Penulis -

Rabu, 30 September 2026 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Atty Novyanty. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Atty Novyanty. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menemukan sekitar separuh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar belum berstatus aktif.

Kondisi ini mendorong pemerintah membenahi tata kelola umrah, termasuk memperbarui regulasi dan mempercepat digitalisasi perizinan.

Direktur Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj RI, Atty Novyanty, mengatakan pembenahan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara sekaligus memperkuat perlindungan bagi jemaah.

Data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat 3.631 PPIU telah terdaftar. Namun, sekitar 50 persen di antaranya tercatat tidak aktif.

Ratusan PPIU Berstatus Tidak Aktif

Atty menjelaskan, sebagian PPIU mengalami pemblokiran karena belum memenuhi kewajiban sertifikasi. Sementara itu, sebagian lainnya masih menunggu proses harmonisasi data.

“Aturan-aturan sebelumnya dari Kementerian Agama musti disesuaikan kembali agar menjawab tantangan riil di lapangan. Dari 3.631 PPIU hingga hari ini yang sudah terdaftar di SISKOPATUH, 50%-nya tidak aktif. Sekitar 200 di antaranya tidak aktif karena diblok akibat belum melakukan sertifikasi, sementara 60 PPIU lainnya nonaktif karena masih dalam proses harmonisasi data,” ujar Atty di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Menurut Atty, persoalan tidak hanya menyangkut status administrasi. Kemenhaj juga menemukan praktik pemberangkatan jemaah melalui biro perjalanan yang tidak sesuai dengan izin atau data penyelenggara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir separuh PPIU tercatat mengolah datanya secara mandiri. Namun, sebagian dari kelompok tersebut juga berada dalam status tidak aktif.

Kemenhaj Soroti Kepatuhan dan Legalitas Travel

Temuan itu menunjukkan bahwa aspek kepatuhan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan perjalanan umrah. Pemerintah kini berupaya memastikan setiap travel menjalankan kegiatan sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan legalitas, Kemenhaj menyoroti pemahaman masyarakat ketika memilih biro perjalanan umrah. Jemaah masih mudah tertarik promosi melalui flyer maupun rekomendasi influencer di media sosial tanpa lebih dulu memeriksa legalitas penyelenggara.

Baca Juga :  Kloter PDG 01 Tiba di Madinah, Jemaah Dalam Kondisi Sehat dan Tempati Sektor 4

Karena itu, penguatan pengawasan perlu berjalan bersama dengan peningkatan literasi masyarakat. Jemaah perlu memastikan status resmi travel sebelum menyerahkan dokumen maupun melakukan pembayaran perjalanan.

Perizinan Umrah Akan Didigitalisasi

Kemenhaj juga menyiapkan perubahan pada mekanisme perizinan. Pemerintah menilai proses administrasi sebelumnya masih membutuhkan sejumlah dokumen fisik yang dapat memperlambat pelayanan.

Atty mengatakan kementeriannya akan mengalihkan proses tersebut ke sistem digital.

“Kami mendorong pembaharuan di bidang perizinan. Selama ini prosesnya masih membutuhkan dokumen fisik rekomendasi dari Kanwil, yang kerap memakan waktu. Kedepannya, seluruh proses tersebut akan kami digitalisasi secara penuh,” tegas Atty Novyanty.

Digitalisasi diharapkan membuat proses perizinan lebih transparan dan efisien. Sistem berbasis data juga dapat membantu pemerintah memperkuat pemantauan terhadap status dan kepatuhan PPIU.

Dengan pembenahan tersebut, Kemenhaj menargetkan ruang bagi travel yang menjalankan pemberangkatan di luar prosedur resmi semakin terbatas.

Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek legalitas PPIU melalui saluran resmi kementerian. Langkah tersebut penting untuk membantu memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan ibadah umrah. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB