Padang Panjang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang Panjang mendukung peluncuran 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai upaya memperluas pemerataan layanan gizi nasional.
Peluncuran serentak tersebut berlangsung pada Rabu (14/10/2026) dan mencakup sejumlah wilayah di Indonesia.
Di Padang Panjang, kegiatan dipusatkan di SPPG Bukit Surungan, tepatnya di depan Terminal Busur. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Doni Hendra, menghadiri kegiatan tersebut bersama SDMO Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat, Rahman.
Peluncuran ini menjangkau 16 provinsi di wilayah barat Indonesia, meliputi Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kepala BGN, Sudaryono, meresmikan program secara simbolis dari Aceh.
SPPG Perluas Jangkauan Layanan Gizi
Kehadiran 980 SPPG di wilayah 3T diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan serta memiliki prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Pelayanan yang menjangkau lebih banyak masyarakat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi sejak usia dini.
Sekdako Padang Panjang, Doni Hendra, menyambut positif peluncuran tersebut. Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Pemenuhan gizi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Karena itu, keberadaan SPPG perlu didukung bersama, baik dari segi pelayanan, kualitas makanan, maupun pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Doni Hendra Tekankan Mutu Pelayanan dan Pengawasan
Doni menilai keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas. Kualitas makanan, standar pelayanan, serta pengawasan yang berkesinambungan juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.
Ia berharap operasional SPPG dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat.
“Melalui kolaborasi yang kuat dan pelaksanaan yang berkelanjutan, kita berharap program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik, memenuhi standar yang ditetapkan, serta berkontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat dan unggul untuk masa depan,” tambahnya.
Turut hadir peluncuran SPPG di Padang Panjang sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lurah setempat, kepala SPPG, serta tenaga ahli gizi.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan program pemenuhan gizi di daerah.
Melalui penguatan kerja sama dan pengawasan, Pemko Padang Panjang berharap layanan SPPG dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan unggul. (*)
