BKOM-Pelkes Sumbar Resmi Berstatus BLUD, Fokus Lahirkan SDM Berdaya Saing

Penulis - Redaksi

Kamis, 30 Januari 2025 - 22:06 WIB

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, didampingi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar meresmikan BKOM-Pelkes jadi BLUD pada Kamis (30/1/2025). (Foto: DPRD Sumbar)

Padang, Javanusa—Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan (BKOM dan Pelkes) Sumatera Barat (Sumbar) resmi berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, didampingi Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, pada Kamis (30/1/2025).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan harapannya agar perubahan status ini dapat memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

“Dengan menjadi BLUD, diharapkan BKOM dan Pelkes bisa mewujudkan Sumbar yang sehat, kuat, dan sejahtera,” ujar Muhidi.

Muhidi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan akses masyarakat untuk meningkatkan keterampilan berolahraga.

“BLUD ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat budaya olahraga masyarakat Sumbar, sehingga menciptakan SDM yang berdaya saing,” tambahnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyatakan bahwa BLUD BKOM dan Pelkes Sumbar merupakan BLUD ke-39 di Sumbar. Ia berharap perubahan status ini dapat meningkatkan pelayanan yang lebih mandiri, profesional, dan berkualitas.

“Ini adalah langkah strategis untuk mendukung pembangunan kesehatan dan olahraga di Sumbar,” ucap Mahyeldi.

Kepala UPTD BKOM dan Pelkes Sumbar, Afando Ekardo, menjelaskan bahwa proses perubahan status telah dimulai sejak 2022 dan baru disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumbar pada 7 Januari 2025.

“BKOM dan Pelkes memiliki tugas pokok dalam melaksanakan pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Afando juga memaparkan fasilitas BKOM dan Pelkes Sumbar mencakup 60 kamar, aula pertemuan, dan kolam wisata untuk kegiatan memancing.

Selain itu, gedung ini akan difungsikan sebagai pusat bimbingan belajar bagi calon peserta seleksi sekolah kedinasan serta TNI/Polri.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan fasilitas ini secara optimal guna mendukung peningkatan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Dengan status baru sebagai BLUD, BKOM dan Pelkes Sumbar diharapkan dapat menjadi pusat unggulan dalam pelayanan kesehatan dan pelatihan olahraga, sekaligus mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang sehat, terampil, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)