Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Dalam evaluasi indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024, Pemko Padang meraih nilai tertinggi di wilayah Sumatera.
Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini kepada Wali Kota Padang Fadly Amran, dalam acara Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Baca Juga: Wako Fadly Amran Dukung Muskomwil I APEKSI di Bukittinggi, Dorong Sumbar Jadi Tujuan MICE Nasional
“Alhamdulillah, kita bersyukur Pemko Padang berhasil memperoleh nilai indeks RB tahun 2024, tertinggi untuk wilayah Sumatera dan masuk 5 terbaik di Indonesia,” ungkap Fadly Amran.
Kinerja Pemko Padang Terus Meningkat
Fadly menyebutkan, Pemko Padang mengalami peningkatan terhadap hasil evaluasi indeks RB dengan nilai 85,92 atau A- di tahun 2024. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dari tahun 2021, indeks RB kita masih C. Menjadi BB di 2022 dan 2023, dan di 2024 berhasil meraih nilai A-. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak, pimpinan OPD dan ASN, serta Tim Adhoc atas kerjasamanya selama ini. Semoga kemajuan RB Pemko Padang ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Baca Juga: Wali Kota Padang Fadly Amran Prioritaskan Penanganan Jalan Rusak dan Pungli
Apresiasi Capaian Daerah
Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini mengucapkan selamat bagi sejumlah pemerintah daerah dan kementerian/lembaga yang menerima penghargaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2024.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disertai keberhasilan dalam penanganan stunting dan perbaikan berbagai indikator makro lainnya.
Baca Juga: Wako Fadly Amran: Guru PAUD Fondasi Pembentukan Generasi Emas
Ia menambahkan tujuan evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini yaitu untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
“Semoga dengan upaya ini tercipta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional di seluruh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga di Indonesia,” terangnya. (*/red)
