Limapuluh Kota, Javanusa—Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, meminta pemerintah daerah setempat, tidak mengurangi anggaran komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Karena pemangkasan anggaran ini, tak hanya berkaitan dengan nasib ratusan wartawan dan keluarga wartawan, tapi juga berkaitan dengan nasib perusahaan pers yang sedang berada di tubir jurang.
“Di tengah pahit getir dan efisiensi yang sama-sama kita alami, Fraksi Partai Golkar berharap dan mengajak kita semua, agar tetap mencurahkan perhatian terhadap pilar keempat demokrasi, setelah eksekuti, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini adalah insan pers dan perusahaan pers daerah,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota M. Fajar Rillah Vesky dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat siang (9/5/2025).
Baca Juga: Banjir Melanda Limapuluh Kota, Pemko Padang Serahkan Bantuan Permakanan
Fajar mengatakan, nasib perusahaan pers dan awak media hari ini sungguh mengkhawatirkan. Di mana-mana terjadi PHK terhadap pekerja media.
“Kemudian, di daerah kita, anggaran Komunikasi Publik di Diskominfo dan OPD, ikut terpangkas akibat efisiensi yang berlaku nasional,” kata Fajar Vesky.
Dalam kondisi ini, Fraksi Partai Golkar hanya berharap, kearifan kita untuk mempertimbangkan dan mengkaji lebih lanjut, plus minus kebijakan ini (pemangkasan anggaran komunikasi publik). Termasuk, mengedepankan sisi kemanusiaan dan semangat mendorong kemerdekaan pers yang bebas bertanggungjawab.
Baca Juga: Banjir Melanda Limapuluh Kota, Pemko Padang Serahkan Bantuan Permakanan
“Barangkali, kita terlalu naif, kalau anggaran untuk pilar keempat demokrasi terpangkas. Kalau tak bisa ditambah, janganlah anggaran komunikasi publik itu berkurang dari tahun sebelumnya. Karena ini tak hanya menyangkut nasib ratusan orang di daerah ini yang bergantung dari industri pers. Tapi juga menyangkut masa depan perusahaan media yang selama ini sudah berkontribusi untuk pembangunan dan demokrasi daerah,” kata Fajar Rillah Vesky.
Pertahankan Anggaran Tahun Lalu
Atas kondisi itu pula, Fajar mewakili Fraksi Partai Golkar menyebut, tak ada salahnya, anggaran komunikasi publik, kita samakan saja dengan tahun sebelumnya.
“Kok indak ka manambah, jan sampai kito mangurangi. Ini penting untuk mendukung rasa nyaman dan aman bagi aparatur daerah, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh instansi. Juga untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas daerah. Sekaligus menyukseskan program bupati dan wakil bupati terpilih,” kata Fajar Vesky.
Baca Juga: Gugatan ke MK RI, Sumbar Siap Hadapi 13 Perkara di 11 Kabupaten/Kota
Dia menyebut, dalam pergeseran APBD 2025 ini, Fraksi Golkar mendukung ketersediaan anggaran untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, lewat program TMDD.
“Kita mendukung alokasi anggaran untuk P3K, untuk guru mengaji, petugas Damkar, BPBD, dan Dinas Perhubungan. Kita juga mendukung adanya alokasi program dan kegiatan pemda untuk instansi-instansi vertikal di daerah. Dan saatnya pula, kita mendukung atau memberi ruang untuk anggaran komunikasi publik bagi media dan bagi pelaku media-massa,” kata Fajar Rillah Vesky. (*)
