Padang, Javanusa—Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan layanan sanitasi aman melalui tata kelola yang baik.
Hal itu ia sampaikan pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang digelar Kamis (21/8/2025).
“Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus.
Program SIIP merupakan hasil kerja sama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemko Padang.
Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026. Padang ditetapkan sebagai salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
Melalui forum FGD ini, kata Maigus, Pemko Padang menargetkan kesepakatan mengenai tiga hal utama.
Yakni pengembangan kapasitas dan kelembagaan. Rencana investasi infrastruktur sanitasi (optimalisasi maupun pembangunan baru), serta identifikasi potensi kemitraan lintas sektor.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang implementatif. Dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” tambahnya.
Dukungan Australia
Perwakilan Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, juga menekankan pentingnya kebijakan bersama dan dukungan dari Pemko Padang untuk mengembangkan sektor sanitasi.
“Komitmen itu untuk memulai perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran. Serta menyiapkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur yang ada maupun yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang diwakili Marsaulina Pasaribu menyampaikan target nasional sanitasi aman ditetapkan sebesar 30 persen pada 2029.
Angka ini cukup ambisius, mengingat capaian nasional saat ini baru 10,25 persen.
“Untuk mencapainya butuh kolaborasi yang responsif terhadap isu serta berbasis pada kebutuhan daerah,” jelasnya.
FGD tersebut menjadi rangkaian penting dalam mendukung perencanaan sanitasi, khususnya pada aspek tata kelola. (*/red)
