Bukittinggi, Javanusa—Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kedua Integrated City Planning (ICP), Kamis (21/8/2025) di Bukittinggi Command Center (BCC).
Rakorda ini membahas penyelarasan baseline analysis, visi dan tujuan umum, rencana induk, hingga visualisasi kawasan pilot project pembangunan perkotaan Bukittinggi.
Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja BPIW Kementerian PUPR, Dr. Mangapul Nababan, menyampaikan laporan hasil rakorda sebelumnya yang menekankan pentingnya masukan dari pemerintah kota.
“Bukittinggi dipilih sebagai salah satu dari 10 pilot project dalam pengembangan perkotaan nasional dan masuk dalam 50 kota prioritas RPJTN. Karena itu, masukan Pemko Bukittinggi akan menentukan arah finalisasi master plan hingga 2027,” jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menegaskan ICP bukan hanya sebatas konsep teknis, melainkan rencana strategis yang menyatukan kebijakan, program, dan investasi agar pembangunan kota lebih terarah. Menurutnya, pemerintah kota memprioritaskan penataan fasilitas umum, penerangan jalan, serta rencana penataan kabel listrik bawah tanah demi kenyamanan warga.
Selain itu, pengembangan transportasi publik, termasuk mobil wisata, juga menjadi bagian dari rencana untuk mendukung sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.
“Melalui ICP ini, kita ingin memastikan pembangunan Bukittinggi benar-benar terintegrasi, mulai dari penguatan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pelestarian identitas budaya kota. Dengan begitu, Bukittinggi dapat menjadi model kota inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ramlan.
Pemko Bukittinggi juga tengah mengusulkan festival budaya dan perayaan 100 tahun Jam Gadang sebagai agenda besar memperkuat identitas kota.
“Dengan perencanaan matang, kami ingin Bukittinggi sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia, sekaligus tetap menjaga adat dan budaya lokal,” tambahnya.
Turut hadir Dr. Mangapul Nababan dari BPIW Kementerian PUPR, perwakilan TNI, akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. (*/red)
