Alpriyendri: Musrenbang Harus Hasilkan Usulan Realistis dan Tepat Sasaran

Penulis -

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Camat Lengayang, Alpriyendri saat menyampaikan arahan. (Foto: Dok. Kominfo)

Camat Lengayang, Alpriyendri saat menyampaikan arahan. (Foto: Dok. Kominfo)

Pessel, Javanusa—Pemerintah Nagari (Pemnag) Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2027.

Kegiatan yang digelar di Kantor Wali Nagari Lakitan, Selasa (9/12/2025) tersebut, diikuti unsur pemerintahan nagari, tokoh masyarakat, Bamus, perangkat nagari, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Camat Lengayang, Alpriyendri, ketika dihubungi Rabu (10/12/2025), menjelaskan Musrenbang yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya itu merupakan langkah yang tepat dalam menyusun arah pembangunan Nagari Lakitan secara lebih terukur dan terarah.

Menurutnya, Musrenbang bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Saya berharap seluruh peserta memberikan masukan yang realistis dan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat. RKP 2026 dan DU RKP 2027 harus fokus pada program prioritas, seperti perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi nagari, dan peningkatan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan pihak kecamatan akan mengawal setiap usulan agar dapat dibahas dan dipertimbangkan di tingkat kabupaten.

Alpriyendri juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi sejak awal penyusunan program.

Pj Wali Nagari Lakitan, Elza Sumitra, ketika dihubungi menyampaikan forum tersebut merupakan momentum penting dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas nagari, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar hingga penguatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan nagari secara partisipatif. Sehingga berbagai usulan yang disampaikan saat Musrenbang, mencerminkan kebutuhan warga Nagari Lakitan,” ungkapnya.

Elza menambahkan pemerintah nagari berkomitmen menyusun RKP yang terarah, responsif terhadap isu-isu lokal, serta mampu mengoptimalkan potensi nagari yang belum tergarap maksimal.

Baca Juga :  Seleksi Paskibraka Pessel 2026 Dibuka, Kesbangpol Targetkan Bisa Tembus Nasional

Musrenbang yang berlangsung Selasa (9/12) tersebut ditutup dengan penyusunan daftar usulan prioritas yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.

Pemnag Lakitan berharap hasil forum tersebut dapat menjadi dasar perencanaan yang lebih transparan, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Plt Kepala DPMDPPKB Pessel, Deny Anggara, mengapresiasi jalannya Musrenbang Nagari Lakitan yang dinilai tertib, partisipatif, dan produktif.

Ia menyebut keberhasilan perencanaan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan program.

“Musrenbang adalah fondasi perencanaan pembangunan nagari. Jika prosesnya partisipatif dan didukung data yang akurat, hasil yang dicapai akan jauh lebih tepat sasaran,” ujar Deny, Rabu (10/12/2025).

Ia menegaskan pemerintah kabupaten akan terus mendorong nagari untuk mengajukan program yang berorientasi pada kebutuhan mendesak dan berkelanjutan.

Deny juga berharap hasil Musrenbang Nagari Lakitan, dapat memperkuat sinkronisasi perencanaan antara nagari, kecamatan, dan kabupaten, sehingga pembangunan tahun 2026 dan 2027 berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (sus)

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru