Padang, Javanusa—Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Padang menyoroti kinerja realisasi pendapatan dan belanja daerah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang, Didi Aryadi menegaskan waktu pelaksanaan kegiatan tersisa sangat terbatas. Karena itu, seluruh OPD diminta fokus mengejar target realisasi sesuai perencanaan yang telah disusun dalam APBD 2025.
“Waktu tidak banyak lagi. Optimalkan waktu efektif yang masih ada ini untuk mengejar target realisasi sesuai dengan yang tertuang di APBD,” kata Didi Aryadi saat Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Semester II Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pertemuan Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Rabu (17/12/2025).
Dalam rapat yang diikuti seluruh OPD dan camat se-Kota Padang tersebut, Didi juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus dilaksanakan sesuai koridor aturan agar output dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang itu juga memaparkan capaian kinerja pendapatan dan belanja daerah.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, Elvira, menyampaikan lima OPD dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi hingga 30 November 2025.
Dinas Pariwisata menempati posisi pertama dengan capaian PAD sebesar Rp 879.488.523 dari target Rp 600.000.000 atau mencapai 146,58 persen. Posisi kedua ditempati Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan realisasi Rp 137.386.800 dari target Rp 110.000.000 atau 124,90 persen.
Selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp 51.000.000 dari target Rp 50.000.000 atau 102 persen. Di posisi keempat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membukukan PAD Rp 869.805.000 dari target Rp 900.000.000 atau 96,65 persen.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp 667.665.481.335 dari target Rp 695.963.731.133 atau 95,95 persen.
“Itu data yang kami kumpulkan sampai 30 November 2025. Tentunya OPD lain juga kami yakini telah meningkatkan capaiannya sejak awal Desember lalu,” ujar Elvira.
Selain pendapatan daerah, Elvira juga memaparkan lima OPD dengan realisasi belanja daerah tertinggi. Sekretariat DPRD berada di posisi teratas dengan realisasi belanja sebesar Rp 71.006.483.199 dari anggaran Rp 82.370.106.567 atau 86,28 persen.
Di posisi kedua terdapat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan realisasi belanja Rp 14.759.680.963 dari anggaran Rp 17.649.837.832 atau 83,63 persen. Posisi ketiga ditempati Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan realisasi Rp 13.001.162.911 dari pagu anggaran Rp 15.614.199.886 atau 83,26 persen.
Selanjutnya, Inspektorat mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp 19.988.818.823 dari anggaran Rp 24.160.468.835 atau 82,73 persen. Sementara Kecamatan Koto Tangah menempati posisi kelima dengan realisasi Rp 36.443.658.596 dari anggaran Rp 44.648.750.862 atau 81,62 persen.
“Sesuai arahan Pak Asisten tadi, sisa waktu di bulan Desember ini harus benar-benar dioptimalkan agar realisasi belanja daerah dapat lebih maksimal sesuai dengan yang telah disusun dalam APBD,” tutup Elvira. (*/red)
