Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang membutuhkan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
Kebutuhan tersebut mendesak seiring masih terbatasnya lokasi aman bagi korban yang sebelumnya bermukim di kawasan rawan bencana.
Kebutuhan itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mendampingi Kepala BNPB, Suharyanto, meninjau lahan aset Pemerintah Kota Padang yang direncanakan sebagai lokasi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Rabu (17/12/2025).
Fadly Amran menyampaikan penyediaan hunian yang layak dan aman menjadi prioritas Pemko Padang, khususnya bagi masyarakat yang terdampak langsung dan tidak memungkinkan lagi kembali ke lokasi hunian lama karena tingkat kerawanan bencana.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Koto Tangah. Selain itu, Pemko Padang juga tengah mengupayakan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak,” kata Fadly.
Ia menegaskan, pembangunan hunian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sosial dan ekonomi secara normal.
“Hunian yang aman akan memberikan kepastian bagi warga untuk bangkit kembali. Ini penting agar proses pemulihan tidak terhambat dan masyarakat memiliki rasa aman untuk melanjutkan kehidupan,” ujarnya.
Fadly juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan BNPB yang dilakukan sejak masa tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang. Sinergi ini penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Selain pembangunan hunian, Pemko Padang juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat dalam program pemulihan lainnya, seperti normalisasi sungai, perbaikan dan pembangunan infrastruktur lingkungan, serta penanganan kawasan rawan bencana.
“Pemko Padang terus mempercepat pemulihan di lapangan, termasuk melakukan validasi data korban dan kerusakan di lima kecamatan terdampak. Data ini menjadi dasar utama dalam penyusunan anggaran serta perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan,” jelas Fadly.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan komitmen BNPB untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penanganan bencana hidrometeorologi, termasuk dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
“BNPB siap membantu, baik dalam penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap, serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usulannya segera dikirimkan, Pak Wali,” tegas Suharyanto.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, menjelaskan lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Berdasarkan hasil kajian, lahan tersebut dinyatakan layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara semi permanen. (*/red)
