Padang, Javanusa—Kerusakan pascabencana Padang diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun berdasarkan data terbaru Pemerintah Kota Padang.
Angka tersebut dipaparkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat. Rakor berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025).
Kegiatan ini dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Forkopimda, serta kepala daerah se-Sumbar.
Wali Kota Fadly Amran menyebut kenaikan nilai kerusakan dipicu masuknya program pengelolaan sumber daya air. Program tersebut mencakup pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai.
Menurut Fadly, langkah ini penting untuk menekan risiko bencana berulang di masa depan. Pemutakhiran data dilakukan bersama tenaga ahli dan tim teknis lintas sektor.
“Total kerusakan dan kerugian tercatat sekitar Rp5,5 triliun,” ujar Fadly Amran.
Rincian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana
Fadly merinci, sektor perumahan menyerap kebutuhan anggaran sekitar Rp2,4 triliun. Sementara itu, sektor infrastruktur mencapai Rp2,7 triliun.
Kerusakan di sektor ekonomi tercatat sekitar Rp154 miliar. Sektor sosial membutuhkan Rp93 miliar, sedangkan lintas sektor sekitar Rp140 miliar.
67.563 Warga Terdampak Bencana Hidrometeorologi
Bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak November 2025 hingga Januari 2026 berdampak luas di Kota Padang. Sebanyak 67.563 jiwa tercatat terdampak berdasarkan pendataan Pemko Padang.
Kerusakan rumah meliputi 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Data ini menjadi dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Jembatan, Jalan, dan Fasilitas Publik Rusak
Kerusakan juga melanda infrastruktur vital di berbagai wilayah Kota Padang. Tercatat 13 jembatan rusak dan sekitar 74 ribu meter jalan terdampak.
Selain itu, 22 bendungan mengalami kerusakan.
Fasilitas lain yang terdampak meliputi gedung pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, irigasi, drainase, hingga sektor pertanian dan perikanan.
Kebutuhan Huntap Naik Jadi 800 Unit
Untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Pemko Padang mengusulkan dua lokasi utama. Lokasi tersebut berada di Kelurahan Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah. Jumlah ini meningkat dari rencana awal 500 unit.
“Sebanyak 300 unit tambahan diperuntukkan bagi warga yang direlokasi dari bantaran sungai,” kata Fadly.
BNPB Dorong Finalisasi Dokumen R3P
Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan pentingnya finalisasi dokumen R3P. Dokumen ini menjadi dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana.
Rustian menekankan validitas data sebagai kunci ketepatan bantuan dan relokasi. BNPB siap mengoordinasikan dukungan lintas kementerian bagi daerah terdampak.
“Data yang akurat memastikan bantuan dan pembangunan tepat sasaran,” ujarnya. (*/red)
