Pariaman, Javanusa—Bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Pariaman pada akhir November 2025 meninggalkan dampak kerusakan dan kerugian besar dengan nilai hampir Rp500 miliar.
Infrastruktur publik menjadi sektor paling terdampak, disusul terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat lintas sektor.
Total kerugian tersebut diungkapkan Wali Kota Pariaman Yota Balad pada Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rakor dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Yota Balad menjelaskan, hasil verifikasi lapangan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) mencatat nilai kerusakan fisik mencapai Rp497 miliar. Kerusakan tersebut mencakup sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.
“Kerusakan terbesar berada di sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp452 miliar,” kata Yota Balad.
Sektor perumahan tercatat Rp6,8 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor Rp7,9 miliar.
Selain kerusakan fisik, bencana hidrometeorologi juga menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp499 miliar.
Kerugian ini berasal dari terhentinya aktivitas UMKM, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga sektor pariwisata.
Gangguan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan turut memperbesar dampak ekonomi masyarakat.
Menurut Yota, kerugian ini bersifat tidak langsung namun berdampak panjang terhadap pemulihan daerah.
Kebutuhan Dana R3P Pariaman Rp589 Miliar
Berdasarkan akumulasi kerusakan dan kerugian, Pemko Pariaman menyusun kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk pemulihan fisik sekaligus peningkatan ketahanan wilayah.
Fokus utama meliputi perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak.
Selain itu, relokasi rumah di sepanjang aliran sungai menjadi prioritas untuk menekan risiko bencana berulang.
Pemulihan sektor infrastruktur dilakukan secara bertahap. Prioritas mencakup transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, dan irigasi.
Sektor ekonomi difokuskan pada pemulihan usaha masyarakat agar aktivitas produksi kembali berjalan.
Subsektor pariwisata juga masuk agenda rehabilitasi untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Pendanaan R3P akan diusulkan melalui APBD Kota Pariaman, APBD Provinsi Sumbar, APBN, serta sumber sah lainnya. Skema ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bencana hidrometeorologi akhir November 2025 berdampak pada 7.661 jiwa di empat kecamatan di Kota Pariaman. Sebanyak 2.377 rumah terdampak atau terendam akibat kejadian tersebut.
Data Pemko Pariaman mencatat 45 rumah rusak dan 10 rumah harus direlokasi. Kerusakan juga terjadi pada berbagai infrastruktur vital.
Infrastruktur Vital Ikut Rusak
Kerusakan meliputi 13 ruas jalan dan 4 jembatan.
Selain itu, terdapat kerusakan pada 15 fasilitas keselamatan jalan dan 6 drainase jalan.
Dua unit transportasi laut turut terdampak bencana.
Fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, rumah ibadah, serta ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan juga mengalami kerusakan.
Yota Balad menegaskan komitmen Pemko Pariaman mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Komitmen ini difokuskan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan.
“Kami ingin pemulihan tidak hanya membangun kembali fisik, tetapi juga memperkuat mitigasi bencana,” ujar Yota. Penguatan mitigasi dinilai penting untuk menekan risiko bencana di masa depan.
BNPB Dorong Finalisasi R3P Terintegrasi
Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya data valid dalam penyusunan R3P. Menurutnya, data menjadi kunci agar bantuan dan relokasi warga tepat sasaran.
“BNPB siap mendukung rehab-rekon daerah terdampak melalui kementerian terkait,” kata Rustian.
Ia berharap finalisasi R3P dapat mempercepat pemulihan secara terencana dan akuntabel.
Sementara itu, Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi menyebut R3P disusun dengan semangat Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana. Pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable menjadi landasan utama dokumen tersebut.
Pada kesempatan itu, Yota Balad menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 kepala daerah terdampak. Penandatanganan ini menegaskan kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (*/red)
