22 KK Terima Huntara, Lisda Hendrajoni Dorong Percepatan Huntap Warga Terdampak Bencana di Pessel 

Penulis -

Minggu, 25 Januari 2026 - 19:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni bersama Bupati Pessel, Hendrajoni melakukan pengguntingan pita saat peresmian huntara. (Foto: Dok. Kominfo)

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni bersama Bupati Pessel, Hendrajoni melakukan pengguntingan pita saat peresmian huntara. (Foto: Dok. Kominfo)

Pessel, Javanusa—Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni menghadiri peresmian hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kampung Limau Antu, Kenagarian Puluik Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sabtu (24/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Lisda Hendrajoni menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar bantuan pemerintah pusat terserap secara optimal dan tepat sasaran oleh masyarakat.

Ia menilai pemulihan pascatanggap darurat harus berjalan cepat, terukur, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar warga.

Lisda mengapresiasi kolaborasi BNPB, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah yang dinilainya responsif dalam menyediakan hunian layak bagi 22 kepala keluarga di Nagari Puluik Puluik.

Menurutnya, penyediaan Huntara menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan, keamanan, serta martabat keluarga korban bencana.

“Kami di Komisi VIII DPR RI terus berkoordinasi dengan mitra kerja seperti BNPB dan Kemensos agar warga yang kehilangan rumah tidak berlama-lama berada di pengungsian umum. Huntara ini menjadi solusi sementara agar privasi dan kesehatan keluarga tetap terjaga,” ujar Lisda saat meninjau langsung unit huntara.

Ia juga menyoroti kelengkapan fasilitas yang tersedia di huntara, mulai dari perlengkapan tidur hingga bantuan biaya hidup dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per jiwa.

Lisda menyebut fasilitas tersebut dapat membantu meringankan beban psikologis warga dalam masa pemulihan.

“Fasilitasnya sudah cukup lengkap, ada kasur, peralatan masak, dan bantuan biaya hidup. Ini penting agar warga bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih layak,” katanya.

Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Sumatera Barat, Lisda menegaskan akan terus mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

Ia menyatakan relokasi warga dari zona rawan bencana ke lokasi yang lebih aman merupakan langkah yang tidak bisa ditawar demi mencegah risiko bencana berulang.

Baca Juga :  Pemko Padang Raih WTP ke-13, Bukti Pengelolaan Keuangan Semakin Kredibel

Lisda juga menjelaskan perkembangan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak. Ia menyebut tahap pertama DTH telah cair untuk 35 kepala keluarga dan pengajuan tahap kedua akan terus dikawal hingga terealisasi.

“Kami tadi juga membahas Dana Tunggu Hunian. Tahap pertama sudah cair, dan minggu depan pengusulan tahap kedua ke BNPB akan kami kawal langsung di pusat,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.

Lebih lanjut, Lisda menyampaikan upaya pemulihan pascabencana tidak hanya dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurutnya, peresmian huntara juga berlangsung di sejumlah wilayah terdampak lain di Sumatera Barat, seperti Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

“Bencana ini melanda beberapa daerah di Sumatera Barat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serentak dan terintegrasi. Kami ingin memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan perhatian dan tidak tertinggal dalam proses pemulihan,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Lisda Hendrajoni didampingi Bupati Pessel, Hendrajoni, jajaran Direktur BNPB, serta unsur Forkopimda Pessel. (naurah) 

Berita Terkait

Atasi Kemacetan Pengisian Solar di SPBU, Pemko Padang Terapkan Sistem Antrean Digital
Terkait Kisruh Gelar Datuak Rajo Bandaro, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Mantan Wali Nagari Puluik Puluik Mencuat
Fadly Amran Minta OPD Padang Perkuat Inovasi Smart City di Enam Dimensi
Koto Tangah Siapkan 16 Venue MTQ ke-42 Padang, Ini Daftar Lokasinya
Koto Tangah Siapkan 65 Kafilah, Bidik Juara Umum MTQ ke-42 Kota Padang
Pemko Padang dan Pelindo Siapkan Penataan Muaro Padang Jadi Kawasan Wisata Maritim
Tutupi Trotoar dan Drainase, Satpol PP Padang Bongkar Lapak Pedagang di Jalan Sutan Syahrir
Gubernur Mahyeldi Dorong Tata Kelola Pemerintahan Sumbar Makin Kuat, Cegah Korupsi Sejak Awal

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru