Padang Pariaman, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana alam.
Langkah ini dilakukan setelah rampungnya penyediaan hunian sementara (Huntara) dan proses validasi data kerusakan rumah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Data Rumah Rusak Akibat Bencana Alam. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa (27/1/2026).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, kepala OPD, kepala bagian, serta seluruh camat se-Kabupaten Padang Pariaman. Agenda utama rapat adalah memastikan keakuratan data rumah rusak sebagai dasar kebijakan lanjutan.
Bupati menegaskan pembangunan Huntap memasuki fase krusial pemulihan pascabencana. Karena itu, seluruh proses harus berjalan tepat sasaran, transparan, dan berbasis satu data.
“Peresmian Huntara bukan akhir, tetapi jembatan menuju Huntap. Pemerintah harus memastikan warga segera memiliki hunian tetap yang layak dan aman,” ujar John Kenedy Azis.
Data Kerusakan: 1.401 Rumah Terdampak
Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, tercatat 1.401 unit rumah terdampak bencana di Padang Pariaman. Rinciannya, 499 unit rusak ringan, 110 unit rusak sedang, dan 812 unit rusak berat.
Dari total rumah rusak berat tersebut, 76 unit hanyut, sementara 281 unit harus direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Data ini menjadi dasar penentuan skema penanganan dan pembangunan Huntap.
Bupati menjelaskan dari 675 unit rumah rusak berat, sebanyak 74 kepala keluarga telah menempati Huntara. Sementara itu, warga lainnya menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan selama enam bulan.
Ia menegaskan, penerima Huntara tidak menerima DTH, dan sebaliknya. Namun, seluruh warga terdampak dipastikan tetap menjadi sasaran pembangunan Huntap.
Pemulihan Ekonomi Warga Pascabencana
Selain pembangunan fisik, Pemkab Padang Pariaman juga menyiapkan program pemulihan ekonomi masyarakat. Bantuan disesuaikan dengan profesi warga yang terdampak.
Bentuk dukungan antara lain penyediaan peralatan bengkel bagi montir, bantuan ternak ayam atau itik, serta fasilitas usaha produktif lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat kemandirian ekonomi warga.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bupati meminta pemerintah kecamatan hingga nagari aktif melakukan sosialisasi. Edukasi kepada masyarakat mencakup skema Huntara, DTH, hingga pembangunan Huntap.
“Ini adalah hak masyarakat. Semua pihak harus bekerja satu data, satu arah, dan satu tujuan demi pemulihan Padang Pariaman,” tegasnya.
Bupati menutup rapat dengan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bekerja konsisten dan optimistis. Targetnya, pembangunan Huntap dapat segera direalisasikan agar warga terdampak kembali hidup layak, aman, dan bermartabat. (*/red)
