Tanah Datar, Javanusa—Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong seluruh perangkat daerah memastikan program penanggulangan kemiskinan memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap masyarakat.
Upaya ini dilakukan melalui penguatan strategi, sinergi lintas OPD, serta penggunaan basis data terpadu sebagai acuan intervensi.
Kepala Bappeda dan Litbang Tanah Datar Adriyanti Rustam menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2026 yang digelar di aula Bappeda dan Litbang, Kamis (9/4/2026).
Adriyanti menjelaskan, dalam upaya penurunan angka kemiskinan, terdapat tiga strategi utama yang dijalankan oleh 10 perangkat daerah dengan total 71 sub kegiatan.
Strategi pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang dilaksanakan oleh enam OPD, yakni Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas PMDPPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pertanian. Pada strategi ini terdapat 41 sub kegiatan yang dijalankan.
Strategi kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dengan total 2 sub kegiatan.
Strategi ketiga adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan yang dilaksanakan oleh tiga OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR, serta Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup. Pada strategi ini terdapat 28 sub kegiatan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas upaya yang telah dilakukan.
Ia menegaskan perlunya evaluasi berkelanjutan agar seluruh program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, ia meminta agar program penanggulangan kemiskinan ke depan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Setiap perangkat daerah wajib memastikan program yang dilaksanakan memiliki kontribusi langsung dan terukur terhadap penurunan kemiskinan, berbasis pendekatan by name by address,” ujar Ahmad Fadly.
Wabup juga menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu, tidak sektoral, serta menggunakan satu data kemiskinan berbasis DTSEN sebagai dasar intervensi. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, peran camat dan wali nagari diminta diperkuat sebagai ujung tombak implementasi program di tingkat masyarakat.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar tercatat mengalami penurunan sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 4,26 persen. (*/red)
