Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan sebanyak 37.648 pekerja rentan di Kota Padang dapat terdaftar dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam kurun waktu lima tahun.
Target ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi di kediamannya, Senin (27/4/2026).
Fadly Amran menegaskan, program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Padang Melayani, yang berfokus pada kemudahan akses layanan publik, khususnya jaminan sosial bagi masyarakat Kota Padang.
“Kita terus mendorong agar pekerja rentan dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap dukungan BPJS agar target ini bisa tercapai, karena program ini sudah berjalan lebi satu tahun,” ujarnya.
Fadly Amran berharap, perluasan kepesertaan dapat memberikan perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Padang, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Afrialdi mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Padang yang dinilai konkret dalam memperluas cakupan kepesertaan, termasuk melalui regulasi yang telah ditetapkan.
“Saat ini, sekitar 10 ribu pekerja informal di Kota Padang telah mendapatkan perlindungan melalui pembiayaan dari Pemerintah Kota Padang. Ini merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” ungkapnya.
Afrialdi menambahkan, untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, pihaknya bersama Pemerintah Kota Padang akan mengoptimalkan peran dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami akan mengundang perusahaan kategori platinum dan gold untuk berkontribusi. Setiap perusahaan diharapkan dapat melindungi minimal 100 hingga 200 pekerja rentan melalui CSR, sehingga target Pemko Padang dapat tercapai,” terang Afrialdi.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Feri Erviyan Rinaldy, Kabag Perekonomian dan SDA Indra Noveri, serta Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Malvi Hendri. (*/red)
