Jakarta, Javanusa—Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme terhadap prospek nilai tukar rupiah.
Ia menyebut rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued. Kondisi tersebut membuka peluang penguatan seiring kuatnya fundamental ekonomi nasional.
Perry menyampaikan hal itu usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Ia menjelaskan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen. Inflasi tetap rendah. Kredit juga tumbuh tinggi. Selain itu, cadangan devisa berada pada level kuat.
“Fundamental ini menunjukkan rupiah semestinya stabil dan cenderung menguat,” ujarnya.
Tekanan Rupiah Dipicu Faktor Global dan Musiman
Di sisi lain, Perry mengakui adanya tekanan jangka pendek terhadap rupiah. Tekanan ini dipengaruhi faktor global dan kebutuhan musiman.
Ia menyebut harga minyak dunia yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Selain itu, kenaikan suku bunga Amerika Serikat turut memberi tekanan. Saat ini, yield US Treasury tenor 10 tahun berada di level 4,47 persen.
Faktor musiman turut berperan. Kebutuhan devisa meningkat untuk repatriasi dividen. Pembayaran utang luar negeri juga naik. Selain itu, kebutuhan jemaah haji ikut mendorong permintaan dolar.
BI Siapkan Tujuh Strategi Penguatan Rupiah
Untuk merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia melaporkan tujuh langkah strategis kepada Presiden. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas dan memperkuat rupiah.
Langkah pertama adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing. BI akan melakukan intervensi di dalam dan luar negeri. Tujuannya menjaga stabilitas nilai tukar.
Perry memastikan cadangan devisa cukup untuk mendukung kebijakan ini.
“Cadangan devisa kami memadai untuk stabilisasi rupiah,” katanya.
Langkah kedua dan ketiga fokus pada penguatan arus modal. BI mendorong inflow melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Upaya ini bertujuan menutup outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham.
BI juga aktif membeli SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, pembelian SBN mencapai Rp123,1 triliun secara year to date.
Selain itu, BI memperkuat koordinasi dengan pemerintah. Koordinasi fiskal dan moneter dilakukan secara erat, termasuk opsi buyback oleh Kementerian Keuangan.
Likuiditas Dijaga, Pembelian Dolar Dibatasi
Langkah keempat dan kelima mencakup penjagaan likuiditas perbankan. BI memastikan likuiditas tetap longgar untuk mendukung ekonomi.
Di saat yang sama, BI membatasi pembelian dolar di pasar domestik. Batas pembelian diturunkan dari 100 ribu dolar menjadi 50 ribu dolar per orang per bulan.
Kebijakan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Diperketat di Pasar Offshore dan Perbankan
Langkah keenam dan ketujuh berfokus pada penguatan intervensi di pasar offshore. BI juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi.
Pengawasan dilakukan secara intensif, terutama pada bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi. BI mengirim pengawas langsung ke lapangan.
Koordinasi dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
“Kami pastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga melalui pengawasan yang ketat,” ujar Perry. (*/red)
