Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian terus memperkuat industri bambu nasional melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut dijalankan melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Industri Agro.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bambu menjadi salah satu komoditas berbasis sumber daya alam terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan ramah lingkungan.
“Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5).
Fokus Perkuat Struktur Industri Bambu
Program AKB diarahkan untuk memperkuat struktur industri bambu nasional melalui penyediaan bahan baku berkualitas yang siap dimanfaatkan sektor industri.
Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pembekalan kompetensi teknis mulai dari budidaya, proses pengawetan, hingga pengolahan bambu.
Langkah tersebut untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar kebutuhan industri hilir.
Melalui program itu, kualitas produk bambu nasional diharapkan terus meningkat sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi dan memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menjelaskan pelaksanaan AKB mulai diinisiasi di Bali pada 2025. Program tersebut berhasil mencetak 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).
“Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah membentuk material center atau pusat logistik bambu penyedia bahan baku siap pakai,” kata Putu.
Bali Jadi Wilayah Potensial Pengembangan Bambu
Kabupaten Bangli di Bali menjadi salah satu wilayah yang dinilai potensial dalam pengembangan ekosistem bambu. Wilayah tersebut didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik bambu, dan mesin pengolahan yang telah tersedia.
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, pelaksanaan AKB Tahun Anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan volume bahan baku. Program itu juga memperkuat teknik pascapanen serta treatment atau pengawetan bambu guna mendukung kebutuhan industri hilir.
Pelatihan dalam program tersebut dilaksanakan dengan komposisi 30 persen teori dan 70 persen praktik lapangan.
Peserta program diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang memiliki potensi menjadi trainer di daerah masing-masing. Selain kembali dilaksanakan di Bali, program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gandeng Swasta Lewat Skema CSR
Dalam mendukung pengembangan komunitas bambu, Kemenperin juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Salah satu kerja sama yang tengah dijajaki ialah dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas pendukung AKB berupa asrama pelatihan dan fasilitas pengawetan bambu.
Pada rangkaian program tersebut, jajaran Direktorat Jenderal Industri Agro turut melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli. Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan kesiapan pengembangan ekosistem bambu serta dukungan CSR.
Putu menegaskan penguatan industri bambu nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu tumbuh berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” pungkasnya. (*/red)
