Endarmi Cup I Resmi Bergulir, Jadi Ajang Pemanasan Atlet Menuju Porprov Sumbar 2026

Penulis - Redaksi

Selasa, 16 Juni 2026 - 23:31 WIB

URL berhasil dicopy

Turnamen bola voli Endarmi Cup I 2026 resmi bergulir di Padang Pariaman, Selasa (16/6/2026). (Foto: Ist)

Padang Pariaman, Javanusa—Turnamen bola voli antarklub se-Sumbar, Endarmi Cup I 2026, resmi bergulir di Padang Pariaman pada Selasa (16/6/2026).

Kejuaraan ini menjadi ajang penting bagi atlet untuk menguji kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang.

Kompetisi tersebut menghadirkan 16 tim terbaik dari berbagai daerah di Sumbar. Selain menjadi arena persaingan antarklub, turnamen ini juga dipandang sebagai sarana pembinaan atlet potensial yang diproyeksikan tampil pada berbagai kejuaraan tingkat daerah maupun provinsi.

Wadah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Muda

Anggota DPRD Sumbar, Endarmi, mengatakan penyelenggaraan turnamen ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang melalui aktivitas olahraga yang sehat dan kompetitif.

Menurutnya, olahraga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter sekaligus meningkatkan prestasi generasi muda.

“Melalui turnamen ini kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk berkembang, menunjukkan kemampuan terbaiknya serta mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Endarmi menegaskan dukungan terhadap sektor olahraga perlu terus diperkuat. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mendorong berbagai program pengembangan olahraga, termasuk melalui dukungan anggaran menjelang Porprov Sumbar 2026.

Dispora Sumbar Soroti Pentingnya Kompetisi Berkelanjutan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar, Mahdianur, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Endarmi Cup I. Ia menilai kejuaraan seperti ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet bola voli di Sumatera Barat.

Menurut Mahdianur, kompetisi tidak hanya menjadi tempat lahirnya atlet berbakat, tetapi juga memperkuat hubungan antarklub dan daerah serta meningkatkan kualitas persaingan olahraga di tingkat provinsi.

“Turnamen ini menjadi momentum penting untuk menemukan atlet-atlet berbakat yang nantinya dapat memperkuat daerah masing-masing pada berbagai kejuaraan, termasuk Porprov,” katanya.

Ia menambahkan, semakin banyak kegiatan olahraga yang digelar akan memberikan dampak positif bagi kalangan muda. Selain mendorong prestasi, olahraga juga dapat menjadi sarana pencegahan terhadap berbagai perilaku negatif di kalangan remaja.

Diikuti 16 Tim dari Berbagai Daerah

Endarmi Cup I 2026 diikuti delapan tim putra dan delapan tim putri yang berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Peserta datang dari Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Sijunjung, hingga Dharmasraya. Kehadiran tim-tim tersebut diharapkan menghadirkan persaingan yang kompetitif sekaligus menjadi tolok ukur kesiapan atlet menjelang agenda olahraga terbesar di Sumbar tahun ini.

Persiapan Porprov Sumbar 2026 Kian Matang

Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, menyampaikan persiapan Porprov Sumbar 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kabupaten dan kota peserta telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Porprov Sumbar 2026 dijadwalkan mempertandingkan 53 cabang olahraga dengan melibatkan ribuan atlet dari berbagai daerah.

Menurut Hamdanus, antusiasme masyarakat dan atlet terhadap pelaksanaan Porprov tahun ini cukup tinggi karena ajang tersebut sudah lama tidak digelar. Lebih dari seribu medali akan diperebutkan selama kompetisi berlangsung.

Porprov Sumbar 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Sementara itu, lokasi pembukaan masih dibahas dengan dua alternatif yang dipertimbangkan, yakni kawasan Kantor Gubernur Sumbar atau Stadion Utama Sikabu di Padang Pariaman. (*/red)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)