Padang, Javanusa—Warga RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, meminta pemerintah segera merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman dan layak.
Permintaan itu mencakup sekitar 40 kepala keluarga dengan total 30 rumah. Warga mengaku tidak lagi merasa aman dan masih trauma tinggal di kawasan rawan bencana.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga terdampak.
Komitmen itu menyasar seluruh warga Lapau Munggu yang terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi pada Senin (3/8/2026) lalu.
Warga Minta Direlokasi ke Tempat Lebih Aman
Ketua RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Adenan Syahputra Antoni, menyampaikan langsung permintaan warga kepada pemerintah.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemko Padang segera memindahkan warga ke lokasi yang lebih layak dan lebih tinggi.
“Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya,” kata Adenan.
Warga berharap relokasi dapat memberikan rasa aman setelah kawasan tersebut berulang kali menghadapi ancaman bencana.
Pemko Padang Siapkan Dua Opsi Relokasi Permanen
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan Pemko Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen bagi warga Lapau Munggu.
Opsi pertama berupa pembangunan Hunian Tetap atau Huntap Mandiri bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau tanah kaum.
Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Huntap tersebut dengan mengusulkan kebutuhan anggarannya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Fadly mengatakan sebagian warga memilih membangun hunian tetap di lokasi yang telah dibicarakan bersama niniak mamak.
“Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya,” ujar Fadly.
Ia menyambut baik adanya alternatif tanah yang dimiliki warga untuk pembangunan hunian tetap.
“Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali,” katanya.
Tiga Lokasi Huntap untuk Warga Tanpa Lahan
Sementara itu, Pemko Padang menyediakan opsi kedua bagi warga yang tidak memiliki alternatif lahan untuk pembangunan Huntap.
Pemerintah kota siap menempatkan warga secara langsung di tiga lokasi Huntap resmi yang telah disediakan pemerintah. Ketiga lokasi tersebut berada di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Fadly menegaskan relokasi dapat menjadi solusi bagi masyarakat terdampak yang menilai wilayah tempat tinggalnya sudah tidak aman.
“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemerintah akan membangun rumah di lahan warga apabila tersedia alternatif tanah.
Namun, pemerintah akan menempatkan warga di tiga lokasi Huntap apabila mereka tidak memiliki lahan.
“Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan,” katanya.
Pemko Padang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak
Komitmen penyediaan hunian layak itu disampaikan Fadly di sela kegiatan penyaluran bantuan di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).
Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat menyalurkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak bencana.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta per rumah.
Total anggaran bantuan sosial tersebut mencapai Rp540 juta.
Selain itu, BNPB memberikan bantuan berupa sembako, seperti beras, gula, roti, dan kebutuhan lainnya.
Bantuan dari BNPB juga mencakup higiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.
Warga turut menerima bantuan dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan.
Bantuan tersebut terdiri atas sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol, dan sabun.
Warga Diminta Tidak Memaksakan Tinggal di Kawasan Rawan
Pemko Padang mengimbau warga untuk tidak memaksakan diri menetap di kawasan yang berulang kali terdampak bencana.
Fadly menegaskan pemerintah kota telah menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan relokasi.
Ia meminta warga segera menyampaikan kebutuhan relokasi agar pemerintah dapat mencarikan solusi sesuai kondisi masing-masing.
“Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota,” tegas Fadly. (*)
