Muhidi dan Nanda Satria Hadiri Padang Bajamba, Dorong Budaya Minangkabau Makin Mendunia

Penulis - Redaksi

Senin, 10 Agustus 2026 - 18:13 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Ketua Nanda Satria saat menghadiri Padang Bajamba. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Tradisi Padang Bajamba kembali diangkat sebagai kekuatan budaya, pariwisata, dan kepedulian sosial dalam kegiatan Padang Bajamba – Road to Gastronomy City Charity di Gedung Youth Center Kota Padang, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Padang ke-357. Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Kehadiran kedua pimpinan legislatif Sumbar itu menunjukkan dukungan terhadap upaya memperkuat budaya Minangkabau melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Padang Bajamba Bawa Nilai Kebersamaan

Padang Bajamba tidak hanya menghadirkan tradisi makan bersama. Tradisi tersebut juga mencerminkan nilai kebersamaan, kesetaraan, kepedulian, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Melalui konsep Road to Gastronomy City Charity, nilai tersebut mendapat ruang untuk berkembang dalam konteks kekinian.

Budaya kuliner Minangkabau tidak hanya dipertahankan sebagai warisan. Tradisi itu juga diarahkan menjadi sarana membangun kepedulian serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai penguatan budaya lokal semakin penting di tengah perubahan zaman.

Menurutnya, generasi muda perlu mengenal tradisi daerah agar budaya Minangkabau tetap memiliki tempat di tengah perubahan gaya hidup.

“Budaya adalah identitas kita. Karena itu, tradisi seperti Padang Bajamba harus terus dirawat dan dikembangkan, bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dan kepedulian,” ujar Muhidi.

Kuliner Sumbar Berpeluang Dorong Pariwisata

Muhidi juga melihat potensi besar kuliner Sumbar untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Ia menilai perpaduan budaya, kuliner, pariwisata, dan kegiatan sosial dapat menghasilkan dampak yang lebih luas.

“Kalau budaya, kuliner, pariwisata dan aksi sosial bisa berjalan bersama, tentu dampaknya akan lebih besar. Ini yang perlu kita dorong secara bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria menyebut Padang Bajamba dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat yang lebih luas.

Menurut Nanda, kekuatan Padang Bajamba tidak hanya terletak pada makanan yang tersaji. Tradisi tersebut juga membawa cerita dan identitas masyarakat Minangkabau.

“Yang kita tampilkan hari ini bukan hanya makanan, tetapi ada cerita, nilai dan identitas masyarakat Minangkabau. Ini yang harus terus kita promosikan,” kata Nanda.

Gastronomi Jadi Bagian Identitas Kota Padang

Kegiatan tersebut mengusung tema “Padang Bajamba, dari Tradisi untuk Kebersamaan, dari Kuliner untuk Kemanusiaan”.

Tema itu menegaskan hubungan antara pelestarian budaya dengan kepedulian terhadap sesama.

Di sisi lain, kegiatan ini memperkuat langkah Kota Padang dalam mengembangkan gastronomi sebagai bagian dari identitas kota.

Kekayaan kuliner lokal juga memiliki peluang untuk berkembang sebagai bagian dari ekonomi kreatif dan sektor pariwisata.

Lebih dari itu, tradisi Padang Bajamba dapat menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas masyarakat.

Semangat bajamba membuat tradisi tidak berhenti sebagai peninggalan budaya. Tradisi tersebut terus dihidupkan agar mampu menjawab kebutuhan zaman dan memberikan manfaat yang lebih luas. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)