Surabaya, Javanusa—Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah mengambil langkah cepat untuk melindungi peternak rakyat dari tekanan biaya produksi dan lemahnya penyerapan hasil ternak.
Pemerintah memutuskan menjaga harga pakan hingga akhir 2026 dan mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap telur peternak sesuai ketentuan.
Keputusan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026). Amran menyampaikan kebijakan tersebut setelah berdiskusi langsung dengan peternak dari berbagai daerah.
“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Sampai jam tiga subuh tadi kami membahas bagaimana nasib peternak kita. Alhamdulillah hari ini sepakat. Harga pakan kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.
Harga pakan dan telur menjadi perhatian
Amran menilai persoalan perunggasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjaga harga telur. Pemerintah juga perlu memastikan biaya pakan tetap terkendali karena komponen tersebut sangat menentukan biaya produksi peternak.
Sebaliknya, biaya produksi yang rendah tidak akan cukup membantu jika peternak kesulitan menjual hasil produksinya dengan harga yang layak. Karena itu, pemerintah mengambil kebijakan dari sisi hulu dan hilir secara bersamaan.
“HPP untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua,” tegas Amran.
Selain menjaga harga pakan, pemerintah memperkuat penyerapan telur melalui SPPG. Amran memastikan unit tersebut wajib membeli telur sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
“Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” ujarnya.
Konsumsi telur dalam program MBG
Pemerintah juga melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu jalur untuk memperkuat permintaan telur produksi peternak rakyat.
Amran menyebut frekuensi penggunaan telur dalam menu MBG berpeluang meningkat. Konsumsi yang sebelumnya satu kali dalam sepekan dapat bertambah menjadi dua hingga tiga kali.
“Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN,” kata Amran.
Menurut Amran, peningkatan konsumsi telur memiliki dua manfaat sekaligus. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kebijakan tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih kuat bagi peternak rakyat.
Kepastian penyerapan juga memberi ruang bagi peternak untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan usaha mereka.
Amran soroti nasib 3,8 juta peternak
Amran menegaskan pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap sektor perunggasan karena sekitar 3,8 juta peternak menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut.
Ia bahkan memilih datang langsung ke Surabaya setelah menerima informasi mengenai tekanan dan aspirasi peternak di sejumlah daerah.
“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta,” ujarnya.
Menurut Amran, pemerintah harus segera merespons ketika persoalan muncul di lapangan. Ia menilai dialog langsung dengan peternak menjadi bagian penting dalam mencari solusi dan memberikan kepastian usaha.
“Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan,” tegasnya.
Peternak minta kepastian harga pakan
Kebijakan pemerintah mendapat respons positif dari Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), Eti Marlina.
Eti menilai kepastian harga pakan sangat penting bagi peternak mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, pakan menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya produksi.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar periode pemberlakuan kebijakan harga pakan diperpanjang. Peternak mikro mengusulkan masa berlaku dari tiga bulan menjadi enam bulan.
Sementara itu, peternak kecil mengusulkan perpanjangan dari dua bulan menjadi empat bulan. Adapun peternak menengah mengusulkan masa berlaku dari satu bulan menjadi dua bulan.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti.
Eti juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menjaga harga pakan tanpa mengabaikan mutu. Ia berharap pakan yang terjangkau tetap memenuhi standar kualitas sehingga tidak mengganggu produktivitas peternak.
“Kami berharap adanya komitmen bersama untuk tidak menaikkan pakan, baik itu konsentrat maupun pakan jadi, tapi kami berharap tetap menjaga kualitas yang ber-SNI,” katanya. (*)
