Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi langkah tegas Polda Sumbar dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengungkap peredaran narkotika.
Dalam satu bulan, pengungkapan kasus tersebut diperkirakan mencegah dampak narkoba terhadap sekitar 47 ribu orang.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi itu saat menghadiri konferensi pers di Mapolda Sumbar, Selasa (18/8/2026). Ia menilai keberhasilan aparat menggagalkan peredaran narkoba menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga.
Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda), Danlanud Sutan Sjahrir, Danlantamal II Padang, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar.
Gubernur Soroti Ancaman Narkoba
Mahyeldi secara khusus menyoroti upaya kepolisian menggagalkan penyelundupan narkoba, termasuk melalui bandara. Menurutnya, setiap pengungkapan tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkotika.
“Sudah dihitung oleh Pak Kapolda, ini ada 47 ribu orang dari sebulan itu saja. Jadi kalau ini beredar di masyarakat, itu akan memberikan dampak pada 47 ribu orang. Bayangkan, ini dalam satu bulan. Satu tahun coba bayangkan, berarti ada sebanyak 600 ribu orang,” ujar Mahyeldi.
Karena itu, pemerintah daerah menilai pemberantasan narkoba tidak cukup mengandalkan tindakan hukum. Upaya pencegahan juga perlu melibatkan masyarakat hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Peran Nagari dan Sekolah Diperkuat
Pemprov Sumbar bersama instansi terkait menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pencegahan peredaran narkotika.
Salah satunya dengan mengoptimalkan peran nagari melalui program “anak kemenakan”. Pemerintah berharap mekanisme tersebut dapat membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba sejak dini di lingkungan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sumbar akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pengawasan terhadap pelajar perlu berjalan beriringan dengan edukasi mengenai bahaya narkoba secara lebih luas.
Selain itu, pengawasan juga diarahkan pada berbagai titik masuk Sumbar. Pemerintah bersama instansi terkait akan memperketat pemantauan di wilayah perbatasan, pintu masuk daerah, serta jalur transportasi udara.
Pemprov Sumbar Siapkan Rehabilitasi
Penanganan korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Pemprov Sumbar telah menyiapkan fasilitas rumah sakit untuk mendukung proses rehabilitasi.
“Kami dari Pemprov Sumbar sudah menyiapkan satu rumah sakit dalam rangka untuk rehabilitasi. Insya Allah, ini juga akan bisa berperan, berfungsi, dan bermanfaat untuk merehab warga kita yang menjadi korban akibat penggunaan narkoba,” kata Mahyeldi.
Langkah tersebut diharapkan dapat melengkapi upaya pemberantasan narkoba dari sisi penindakan dan pencegahan. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat yang menjadi korban memperoleh akses pemulihan.
Mahyeldi kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberantasan narkoba di Sumbar. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran narkotika di daerah tersebut. (*)
