Reses di Padang Sarai, Muhidi Tekankan Pentingnya Menyiapkan Generasi Muda Hadapi Persaingan Global

Penulis - Redaksi

Selasa, 18 Agustus 2026 - 19:19 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat reses di Perumahan Mega Permai I, RT 03 RW 12, Kelurahan Padang Sarai, Selasa (18/8/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Provinsi Sumbar Muhidi mengingatkan pentingnya menyiapkan generasi muda agar mampu menghadapi perubahan teknologi dan persaingan kerja global.

Pesan itu disampaikannya saat menemui warga dalam agenda reses di Perumahan Mega Permai I, Kelurahan Padang Sarai, Selasa (18/8/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus berdiskusi tentang pembangunan daerah dan masa depan generasi muda.

Muhidi menegaskan, tanggung jawab anggota DPRD tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Wakil rakyat harus hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggota dewan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Ada tanggung jawab kita sebagai mitra pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” kata Muhidi.

Menurut Muhidi, reses menjadi kesempatan penting bagi DPRD untuk mengetahui persoalan warga secara langsung. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi serta memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

“Di sinilah kesempatan kita untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan pembangunan,” ujarnya.

Generasi Muda Harus Siap Hadapi Persaingan Global

Di luar persoalan pembangunan, Muhidi menyoroti tantangan yang akan dihadapi generasi muda. Perkembangan teknologi membuat perubahan berlangsung semakin cepat dan batas antarnegara kian terbuka.

Menurutnya, masyarakat kini dapat mengakses informasi dalam hitungan detik. Kondisi tersebut ikut mengubah persaingan dunia kerja yang tidak lagi terbatas pada daerah atau negara tertentu.

“Anak-anak kita harus disiapkan menghadapi perkembangan zaman. Kalau sumber daya manusia kita tidak dipersiapkan sejak sekarang, kita akan terlambat,” tegasnya.

Karena itu, Muhidi mendorong orang tua untuk melihat pendidikan anak secara lebih luas. Pendidikan formal tetap penting, tetapi keterampilan praktis juga perlu mendapat perhatian.

Ia menyebut pendidikan vokasi, termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai salah satu pilihan. Jalur tersebut dapat membekali anak dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“SMK itu disiapkan untuk dunia kerja. Kalau anak-anak kita punya skill, peluangnya sangat terbuka. Negara seperti Jepang, Jerman, Arab Saudi dan negara lainnya membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan,” ungkap Muhidi.

Ilmu dan Keimanan Perlu Berjalan Bersama

Muhidi juga mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan keimanan. Menurutnya, kemudahan memperoleh informasi serta semakin terbukanya pergaulan membutuhkan fondasi moral yang kuat.

“Dunia ini semakin tanpa batas. Informasi tidak terbendung dan pergaulan semakin terbuka. Karena itu, anak-anak kita harus memiliki ilmu sekaligus iman,” katanya.

Selain itu, ia mengajak masyarakat membangun pola pikir yang optimistis. Muhidi menilai cara seseorang memandang perubahan dapat memengaruhi kemampuan dalam menangkap peluang.

“Kita harus mengubah mindset. Kalau kita berpikir positif, kita akan melihat banyak peluang. Jangan sampai anak-anak kita hanya menjadi penonton di tengah perubahan yang begitu cepat,” tuturnya.

Lurah Padang Sarai Dukung Penyampaian Aspirasi

Lurah Padang Sarai Masrul mengapresiasi kehadiran Muhidi dalam agenda reses tersebut. Ia menilai pertemuan langsung dengan wakil rakyat memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

“Terima kasih kepada Ketua DPRD Sumbar yang telah hadir di tengah masyarakat kami, khususnya warga Mega Permai. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Masrul.

Ia berharap kebutuhan pembangunan di Kelurahan Padang Sarai mendapat perhatian melalui mekanisme yang tersedia. Menurutnya, reses menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan persoalan masyarakat kepada pemerintah daerah.

“Semoga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat disampaikan pada reses ini. Kita juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan memelihara seluruh pembangunan yang telah diberikan pemerintah, baik melalui pokok-pokok pikiran maupun program lainnya,” katanya.

Masrul menambahkan, pembangunan membutuhkan dukungan masyarakat agar hasilnya dapat bertahan dan memberi manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, warga perlu ikut menjaga fasilitas serta hasil pembangunan yang sudah terealisasi. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)