Karhutla Kalimantan Meningkat, BNPB Intensifkan OMC dan Siagakan 30 Helikopter

Penulis -

Minggu, 23 Agustus 2026 - 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BNPB Intensifkan OMC di wilayah Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8). (Foto: BNPB)

BNPB Intensifkan OMC di wilayah Kalimantan Barat, pada Sabtu (22/8). (Foto: BNPB)

Maumere, Javanusa—BNPB memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan setelah titik panas dan sebaran asap meningkat dalam sepekan terakhir.

Pemerintah kembali mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta menambah armada udara dan peralatan pemadaman di darat.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan langkah tersebut saat meninjau Posko Logistik Nasional Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/8).

Karhutla Meningkat di Tiga Provinsi

Suharyanto mengatakan aktivitas Karhutla paling banyak terpantau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Minimnya curah hujan selama hampir sepekan memperbesar risiko kebakaran. Kondisi itu juga membuat asap bertahan lebih lama di sejumlah wilayah.

Karakter lahan gambut turut menjadi tantangan dalam proses pemadaman. Api di permukaan yang terlihat padam belum tentu menghilangkan bara yang berada di bawah tanah.

“Kondisi Karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati. Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan,” ujar Suharyanto.

OMC Kembali Diintensifkan

Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, BNPB kembali mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca. BNPB menjalankan penyemaian awan menggunakan garam setelah evaluasi teknis bersama BMKG menunjukkan ketersediaan awan yang mendukung.

Operasi itu kembali berjalan intensif pada Minggu (23/8). Pemerintah berharap hujan segera turun di wilayah yang membutuhkan sehingga proses pemadaman Karhutla dapat terbantu.

“OMC menjadi salah satu prioritas kita. Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif berdasarkan kondisi awan yang tersedia. Kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga membantu proses pemadaman di lapangan,” kata Suharyanto.

Baca Juga :  Hilal Tak Teramati, 1 Ramadan Jatuh 12 Maret 2024
Puluhan Helikopter Disiapkan

BNPB juga memperkuat operasi udara dengan menyiagakan 30 helikopter untuk wilayah Kalimantan. Armada tersebut mendukung kegiatan water bombing dan patroli udara.

Selain itu, 22 helikopter disiapkan untuk menangani Karhutla di Sumatera. Jumlah armada dapat bertambah sesuai kebutuhan di lapangan dan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

BNPB juga berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk memastikan dukungan operasi berjalan sesuai kebutuhan.

Satgas Darat Diperkuat

Penanganan Karhutla tidak hanya mengandalkan operasi udara. Pemerintah turut meningkatkan kemampuan satgas darat melalui tambahan Alat Pelindung Diri (APD) dan pompa air bertekanan tinggi.

Dukungan tersebut bertujuan mempercepat pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau armada udara.

Pemerintah juga menyiapkan mobil tangki air hingga 100 unit untuk setiap provinsi berdasarkan kebutuhan. Armada ini akan membantu distribusi air bagi operasi pemadaman di tingkat kabupaten dan kota.

Suharyanto menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap pengendalian Karhutla di Kalimantan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau sejumlah wilayah terdampak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Setelah peninjauan tersebut, Presiden meminta kebutuhan sarana dan prasarana tim gabungan segera dipenuhi.

“Presiden memberikan perhatian penuh dan menginstruksikan agar kebutuhan operasional di lapangan dipenuhi. Jadi bukan hanya pemadaman dari udara, tetapi juga penguatan satgas darat, peralatan, pompa, mobil tangki, dan seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat pengendalian Karhutla,” jelas Suharyanto.

Asap Sempat Ganggu Jarak Pandang

BNPB juga memantau dampak asap Karhutla terhadap aktivitas masyarakat dan transportasi udara.

Asap sempat menurunkan jarak pandang di sejumlah wilayah, termasuk Banjarbaru, Palangka Raya, dan Pontianak. Kondisi tersebut terutama terjadi pada pagi hari sekitar pukul 08.00 hingga 10.00 waktu setempat.

Baca Juga :  Menhut Raja Antoni Cabut Izin 5 Perusahaan Terkait Karhutla, Total Konsesi 92.464 Hektare

Namun, jarak pandang berangsur membaik pada siang hari. Berdasarkan pemantauan lalu lintas udara pada Minggu pagi (23/8), penerbangan di sejumlah bandara utama masih berlangsung aman dan sesuai jadwal.

Bandara yang tetap melayani penerbangan antara lain Bandara Syamsudin Noor, Bandara Supadio, dan Bandara Tjilik Riwut.

Perlindungan Kesehatan Masyarakat Diperkuat

Selain mengendalikan kebakaran, pemerintah memperkuat langkah perlindungan masyarakat dari dampak asap.

BNPB berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk memperkuat Posko Kesehatan Terpadu di wilayah terdampak.

Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan. Mereka meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan kesehatan tertentu.

Pemerintah juga memantau kemungkinan munculnya dampak asap lintas batas atau cross-border haze. Koordinasi antarkementerian dan lembaga terus berlangsung mengikuti perkembangan kondisi di lapangan.

BNPB Optimistis Karhutla Segera Terkendali

Suharyanto menyebut kondisi Karhutla di Sumatera saat ini relatif lebih terkendali karena hujan masih dapat didatangkan melalui operasi modifikasi cuaca.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan di Kalimantan dengan memperkuat personel darat, menambah helikopter, dan menjalankan kembali OMC.

“Untuk Sumatera saat ini relatif lebih terkendali karena hujan masih bisa didatangkan. Sementara untuk Kalimantan, kita terus memperkuat armada darat, menambah helikopter, dan OMC mulai berjalan kembali hari ini. Dengan seluruh upaya tersebut, kami optimistis Karhutla di Kalimantan dapat segera kita kendalikan bersama,” pungkas Suharyanto.

BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait akan melanjutkan penanganan secara terpadu.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian kebakaran, mengurangi paparan asap kepada masyarakat, dan menjaga aktivitas warga tetap aman di wilayah terdampak. (*)

Berita Terkait

Kaleb J Rilis Tanda Cinta, Lagu tentang Janji Setia hingga Seumur Hidup
Presiden Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Nikel di IWIP Senilai Rp180 Triliun
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Hujan Lebat di Pasaman Barat dan Pesisir Selatan Hari Ini
Kepala BGN Sudaryono: Insentif MBG Kini Lebih Adil, Proporsional dan Efisien
Uji Coba MBG Sistem Prasmanan, BGN Ingin Makanan Lebih Hangat dan Segar di Sekolah
MK Tak Temukan Bukti Gibran Punya Ijazah SLTA, tapi Tak Batalkan sebagai Wapres
Pemerintah Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah dan Madrasah hingga 2029, Kemenag Siap Bersinergi
Kemenag Buka Bantuan S2 dan S3 hingga Rp25 Juta, Cek Syarat dan Jadwalnya

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 11:00 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Sinergi Legislatif-Eksekutif untuk Cegah Korupsi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 21:20 WIB

Evi Yandri Tinjau SLB Negeri 1 Padang, Siap Perjuangkan Kebutuhan Sekolah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:09 WIB

Muhidi Ungkap 3 Kunci Kesuksesan Siswa: Dengarkan Guru, Perbanyak Literasi, dan Perkuat Karakter

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:10 WIB

Guru PPPK Sumbar Didorong Jadi Agen Perubahan, Muhidi Tekankan SDM Unggul

Minggu, 4 Oktober 2026 - 07:46 WIB

Gebyar Pajak Sumbar, Muhidi Dorong Warga Taat Bayar PKB untuk Perkuat Pembangunan

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:39 WIB

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Muhidi Dorong Sekolah Ramah Anak Perkuat Perlindungan dan Hak Pelajar

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Berita Terbaru