Palangka Raya, Javanusa — Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia turun tajam dalam sehari. Namun, kondisi asap di sejumlah wilayah Kalimantan masih perlu diwaspadai.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat 688 hotspot high confidence hingga Senin (21/9/2026) pukul 21.10 WIB. Jumlah tersebut turun 844 titik dari 1.532 hotspot yang terdeteksi pada Minggu (20/9/2026).
Penurunan paling besar terjadi di enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Total hotspot di wilayah tersebut berkurang dari 1.417 menjadi 360 titik atau sekitar 74,6 persen dalam satu hari.
Hotspot Kalimantan Tengah Masih Tertinggi
Kalimantan Tengah mencatat penurunan hotspot paling signifikan secara jumlah. Meski turun dari 968 menjadi 228 titik, provinsi tersebut masih menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di antara enam provinsi prioritas.
Sementara itu, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi prioritas yang mengalami kenaikan. Jumlah hotspot di wilayah tersebut meningkat dari 39 menjadi 71 titik.
Berikut perkembangan hotspot high confidence pada enam provinsi prioritas:
-
- Kalimantan Tengah: 228 titik, sebelumnya 968 titik.
- Kalimantan Selatan: 71 titik, sebelumnya 39 titik.
- Kalimantan Barat: 36 titik, sebelumnya 98 titik.
- Sumatera Selatan: 23 titik, sebelumnya 285 titik.
- Jambi: 2 titik, sebelumnya 26 titik.
- Riau: 0 titik, sebelumnya 1 titik.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan berdasarkan pemantauan satelit. Data tersebut tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran atau luas lahan yang terbakar.
Karena itu, setiap indikasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi melalui groundcheck dan pemeriksaan kondisi lapangan.
Menhut dan Kepala BNPB Evaluasi Penanganan Karhutla
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke Kalimantan Tengah pada Senin (21/9).
Rombongan awalnya dijadwalkan mendarat di Palangka Raya. Namun, kabut asap membuat penerbangan dialihkan menuju Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan.
Dari bandara tersebut, keduanya melanjutkan perjalanan darat menuju Pulang Pisau. Mereka kemudian melakukan evaluasi penanganan karhutla di Camp Peat Tumbang Nusa.
Rapat tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta sejumlah instansi terkait. Evaluasi berfokus pada percepatan penanganan kebakaran sekaligus penguatan penegakan hukum.
Kepala BNPB menjelaskan, dari sekitar 180 hektare lahan yang sebelumnya terbakar, satgas darat telah memadamkan sekitar 150 hektare. Sekitar 30 hektare lainnya masih dalam proses penanganan.
Penanganan lahan gambut menghadapi tantangan tersendiri. Api dapat kembali muncul meskipun proses pemadaman telah berlangsung.
Pemerintah Kerahkan 64 Armada Udara
Menteri Kehutanan menegaskan pemerintah akan memaksimalkan seluruh sumber daya untuk mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat.
Upaya tersebut mencakup pemanfaatan potensi awan, operasi udara, serta penambahan dan penguatan pasukan darat.
Pemerintah juga mengerahkan 64 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Armada itu terdiri atas helikopter patroli, pesawat CASA untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca, serta helikopter water bombing.
Pelaksanaan operasi udara menyesuaikan kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang, arah angin, dan aspek keselamatan penerbangan.
Di Kalimantan Tengah, kabut asap sempat menghambat aktivitas penerbangan dari Bandara Tjilik Riwut. Pemerintah kemudian menyesuaikan basis operasi OMC dengan memanfaatkan Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun.
Penyesuaian tersebut mengikuti kondisi jarak pandang dan peta potensi awan dari BMKG.
Manggala Agni Perkuat Pemadaman di Darat
Di lapangan, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bekerja bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan relawan.
Tim melakukan sejumlah langkah, mulai dari patroli dan groundcheck hingga pemadaman langsung. Petugas juga melakukan penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, serta pendinginan.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan upaya penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang memiliki kewajiban mencegah dan mengendalikan karhutla.
Lima Izin Perusahaan Dicabut
Kementerian Kehutanan juga mengambil langkah penegakan hukum terhadap lima perusahaan pemegang PBPH.
Pada Senin (21/9), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare. Berdasarkan paparan Kementerian Kehutanan, sekitar 1.169 hektare area pada lima konsesi tersebut mengalami kebakaran.
Menhut menegaskan pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan dan memenuhi seluruh ketentuan pencegahan serta pengendalian kebakaran.
Menurut Raja Juli, langkah tersebut juga menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penegakan hukum karhutla berlaku terhadap seluruh pihak.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Ia berharap pencabutan izin tersebut memberikan efek jera bagi pemegang konsesi lainnya. Pemerintah juga mengingatkan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran atau membiarkan karhutla terjadi di wilayah konsesinya.
Kualitas Udara Masih Perlu Diwaspadai
Penurunan hotspot belum otomatis menghilangkan dampak asap. Pantauan PM2,5 menunjukkan kualitas udara di Indonesia masih bervariasi.
Sebagian besar wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun, sejumlah kawasan di Sumatera dan Kalimantan masih mengalami kualitas udara tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
Bahkan, beberapa wilayah di Kalimantan masih masuk kategori berbahaya.
Di Kalimantan Tengah, kabut asap pada Senin (21/9) masih mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi udara. Jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat turun menjadi sekitar 400 meter pada pagi hari.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami penundaan hingga pembatalan.
Penurunan hotspot juga tidak berarti seluruh sumber api sudah padam. Pada lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul.
Selain itu, asap yang sudah terbentuk dapat bertahan di atmosfer dan berpindah mengikuti arah angin serta kondisi cuaca.
Masyarakat Diminta Tetap Waspada
Kementerian Kehutanan meminta masyarakat di wilayah terdampak terus memantau informasi kualitas udara dan mengikuti arahan pemerintah daerah.
Saat kualitas udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga disarankan ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.
Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan atau penyakit kronis membutuhkan perhatian lebih dalam kondisi tersebut.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan menggunakan api.
Pemegang izin dan pengelola areal wajib memastikan sistem pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, serta pengendalian kebakaran berjalan secara memadai.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau satwa liar terdampak diminta segera melapor kepada petugas.
Laporan karhutla dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau email posko.karhutla@kehutanan.go.id. (*)
