Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) menata kembali skema insentif bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menjaga efisiensi anggaran sekaligus memastikan mitra memperoleh keuntungan yang wajar.
Sudaryono mengatakan setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara tepat dan dikonversikan secara optimal menjadi makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Menurutnya, pengaturan insentif mempertimbangkan prinsip efisiensi, keadilan, dan proporsionalitas. Kebijakan itu juga bertujuan memberikan kepastian usaha yang wajar bagi mitra penyelenggara MBG.
“Intinya adalah efisiensi, kemudian keadilan, di dalamnya lebih adil, proporsional. Yang jelas kita ingin bahwa setiap APBN, anggaran itu dikelola dengan benar, dikonversi menjadi MBG dengan benar,” ujar Mas Dar pada Senin (5/10).
Insentif Disesuaikan dengan Kapasitas Dapur
Sudaryono menjelaskan, BGN merancang skema insentif dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Di antaranya kapasitas dapur, jumlah penerima manfaat, serta nilai investasi yang dikeluarkan setiap mitra.
Penyesuaian tersebut bertujuan mencegah pembayaran insentif yang tidak sebanding dengan kapasitas pelayanan sebuah dapur. Dengan skema proporsional, BGN ingin menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha mitra dan efisiensi anggaran negara.
“Dengan insentif Rp2000, ini artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, tidak bisa, tidak boleh,” katanya.
Sudaryono menilai karakter MBG berbeda dengan usaha yang mengejar keuntungan besar dalam waktu singkat. Program tersebut berjalan rutin setiap hari dengan pola layanan yang menyerupai kegiatan utilitas.
“MBG ini kalau semacam kegiatan utilitas. Utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau kebahagiaannya tidak gede,” tutur Mas Dar.
BGN Pastikan Mitra Tetap Mendapat Keuntungan Wajar
Di sisi lain, BGN tetap memperhitungkan investasi yang telah dikeluarkan mitra untuk mendukung program. Para mitra telah membangun dapur dan mengeluarkan biaya operasional untuk menjalankan layanan MBG.
Karena itu, Sudaryono menegaskan hubungan antara BGN dan mitra harus berjalan secara sehat dan adil. Kepentingan mitra tetap menjadi perhatian, tetapi pengelolaan anggaran publik harus tetap menjadi tanggung jawab utama.
“Saya sebagai Kepala Badan, saya komit, kita berlaku adil. Intinya mitra ini adalah mitra. Dia sudah keluar biaya, dia sudah bangun dapur. Kami memastikan bahwa kami memperlakukan mitra itu sebagai mitra. Cuman memang itu tadi, tidak bisa, tidak mungkin rugi, tapi tidak bisa untung gede-gedean,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, BGN ingin memastikan kemitraan MBG tetap berkelanjutan tanpa membuka ruang keuntungan yang tidak proporsional.
Data Penerima MBG Terus Diperbarui
Selain menata pembiayaan, BGN juga membenahi data penerima manfaat MBG. Pembaruan data dilakukan agar jumlah makanan yang disiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
Sudaryono mengatakan BGN perlu memiliki data penerima secara jelas berdasarkan identitas dan satuan pendidikan. Data tersebut juga penting untuk memantau perkembangan penerima manfaat setelah memperoleh layanan MBG.
“Kita ingin betul-betul by name, by address, BNBA-nya itu betul-betul benar. Kenapa? Karena kita mau tracing. Si Hasan, Budi, Ali, Siti, sebelum diberi MBG sama setelah diberi MBG itu perkembangannya bagaimana,” jelasnya.
Menurut dia, pembenahan data membutuhkan proses dan menghadirkan kompleksitas dalam pelaksanaannya. Namun, BGN menilai langkah tersebut penting untuk membangun tata kelola MBG yang lebih tepat sasaran.
“Ini harus kita lakukan karena ini cara yang benar. Kalau kemarin yang mudah itu ternyata tidak mudah di belakangnya jadi persoalan. Nah, ini kita beresin,” ujarnya.
Operasional SPPG Terus Dievaluasi
BGN juga mengevaluasi operasional dapur yang menjalankan program MBG. Evaluasi mencakup kapasitas layanan, keamanan pangan, serta kelayakan operasional SPPG.
Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap SPPG mampu memenuhi standar penyelenggaraan MBG. Dengan evaluasi berkala, BGN dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan penerima manfaat di lapangan.
Sudaryono menegaskan kualitas makanan dan keamanan pangan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, BGN tidak dapat mengompromikan kedua aspek tersebut dalam penyelenggaraan program. (*)
