Jakarta, Javanusa—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan mekanisme penghentian distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Keputusan tersebut bergantung pada waktu pemberitahuan pemerintah daerah dan tahap persiapan makanan.
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sekolah menerapkan PJJ tidak serta-merta berhenti tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyesuaikan distribusi berdasarkan waktu penerimaan pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan kebijakan tersebut menjadi acuan bagi penyelenggara MBG dalam menentukan kelanjutan layanan. Mekanisme ini juga bertujuan mencegah pemborosan bahan pangan dan makanan yang sudah terlanjur disiapkan.
Waktu Pemberitahuan Menentukan Distribusi MBG
Mas Dar menjelaskan pelaksana program mengikuti pemberitahuan resmi pemerintah daerah, baik melalui gubernur maupun bupati. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menghentikan distribusi ketika kegiatan belajar mengajar beralih ke PJJ.
Jika pemberitahuan tiba sebelum petugas membeli bahan pangan dan memulai persiapan memasak, distribusi MBG pada hari berikutnya tidak berlangsung.
Sebaliknya, jika proses persiapan sudah berjalan, penyelenggara tetap menyalurkan makanan yang telanjur dibuat melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau pemberitahuan datang ketika proses persiapan dan memasak sudah berjalan, makanan yang telanjur dibuat tetap didistribusikan. Namun, jika penghentian sudah diumumkan sebelum belanja bahan dilakukan, maka pada hari berikutnya tidak ada distribusi,” jelas Mas Dar pada Jumat (16/10).
BGN Tekankan Penyaluran yang Bertanggung Jawab
Mas Dar menegaskan penyaluran makanan yang sudah disiapkan bukan berarti MBG tetap berjalan normal selama PJJ.
Pelaksana program tetap mempertimbangkan waktu pemberitahuan penghentian dan tahapan persiapan yang telah berlangsung.
Selain itu, penyelenggara harus memastikan penyaluran makanan mengikuti mekanisme yang jelas. Langkah ini membantu menjaga akuntabilitas distribusi sekaligus mengurangi risiko pemborosan bahan pangan.
Penyesuaian Layanan untuk Menjaga Tata Kelola Program
Melalui mekanisme tersebut, BGN berupaya menjaga pelaksanaan MBG tetap terukur dalam berbagai kondisi di lapangan. Waktu pemberitahuan pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Penyesuaian ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penghentian distribusi saat PJJ dapat mengikuti kebijakan pemerintah daerah tanpa mengabaikan makanan yang sudah telanjur disiapkan. (*)
