Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mulai menjajaki penerapan sistem parkir digital di Pasar Raya Fase VII.
Melalui kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemko Padang menargetkan pengelolaan parkir yang lebih transparan, efisien, dan mampu mengoptimalkan pendapatan daerah.
Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama jajaran BSI di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (16/11/2026).
Fadly Amran menilai digitalisasi menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, setiap transaksi harus tercatat dengan baik untuk menekan potensi kebocoran pendapatan.
“Saat ini kita sedang melakukan revitalisasi Pasar Raya Padang. Karena itu, pengembangan ekosistem digital menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan visi Kota Padang menjadi kota pintar (smart city),” ujar Fadly.
Pemko Padang Dorong Sistem Digital Terintegrasi
Fadly menegaskan, pengembangan sistem digital tidak boleh hanya berfokus pada pembayaran parkir. Pemko Padang perlu membangun ekosistem terintegrasi yang mencakup berbagai sumber pendapatan daerah.
“Bangunlah satu ekosistem digital yang terintegrasi. Tidak hanya mencakup pengelolaan parkir, tetapi juga sewa, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya. Dengan demikian, seluruh transaksi dapat tercatat secara transparan,” katanya.
Untuk itu, Fadly meminta Dinas Perdagangan mengkaji rencana kerja sama tersebut secara menyeluruh. Perencanaan juga harus mempertimbangkan kebutuhan pedagang, pengunjung, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Pasar Raya.
BSI Siapkan Solusi Digital untuk Pasar Raya
Area Manager yang membawahi seluruh cabang BSI Sumatera Barat, Hadi Wijaya Arifin, menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan Pemko Padang dalam menjajaki kerja sama tersebut.
Ia menjelaskan, BSI memiliki sejumlah platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sistem pembayaran parkir dan retribusi.
“Kami memiliki berbagai macam platform digital yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, termasuk integrasi pengelolaan parkir, pembayaran retribusi, serta berbagai layanan digital lainnya,” ungkap Hadi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menjelaskan, rencana digitalisasi menyasar pengelolaan parkir Pasar Raya Fase VII. Cakupannya meliputi area basement, lantai satu, hingga rooftop.
Potensi Retribusi Parkir Capai Rp357 Juta per Tahun
Berdasarkan pengecekan kondisi lapangan, kapasitas parkir eksisting mencapai 319 kendaraan. Dari kapasitas tersebut, potensi penerimaan retribusi parkir diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun.
Selain parkir, pengelolaan gedung juga memiliki potensi retribusi sekitar Rp800 juta setiap tahun.
Fizlan menyebutkan, BSI turut memberikan dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan, peralatan, serta aplikasi untuk mendukung operasional parkir digital.
“Alhamdulillah, BSI memberikan dukungan melalui dana CSR dalam bentuk perlengkapan, peralatan, serta aplikasi pengelolaan parkir digital di Pasar Raya, khususnya Fase VII. Kita berharap sistem ini dapat mulai direalisasikan sebelum 1 Januari 2027 dan nantinya menjadi percontohan bagi pengelolaan pasar lainnya,” kata Fizlan.
Pemko Padang berharap penerapan sistem tersebut menjadi langkah awal transformasi pengelolaan pasar tradisional menuju layanan berbasis digital. Jika berjalan optimal, sistem di Pasar Raya Fase VII berpeluang menjadi model pengelolaan bagi pasar-pasar lainnya di Kota Padang.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala BPKAD Hendri Noferi, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Kominfo Tommy TRD, serta Kepala Dinas Perhubungan Yudi Indra Sani. (*)






