DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya

Penulis -

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Munchen/jk/DPR RI)

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: Munchen/jk/DPR RI)

Jakarta, Javanusa—DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).

Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, aturan tersebut juga mencakup sejumlah kejahatan lain yang merugikan negara dan masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa regulasi ini harus mampu memulihkan kerugian akibat tindak pidana tanpa mengabaikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pembahasan Libatkan Pakar dan Masyarakat

Habiburokhman menjelaskan, pembentukan RUU Perampasan Aset berangkat dari belum optimalnya upaya penegakan hukum dalam mengembalikan aset hasil kejahatan.

Selama ini, penanganan perkara tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Aparat juga membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk menelusuri dan memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Menurutnya, pembahasan regulasi tersebut telah melibatkan berbagai unsur masyarakat. Komisi III DPR RI mencatat lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Kegiatan itu menghadirkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. DPR juga menggelar kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi secara langsung.

Selain itu, DPR membuka akses informasi kepada masyarakat selama proses pembahasan berlangsung. Publik dapat mengikuti RDPU, rapat kerja, rapat Panja, hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi.

Baca Juga :  APBD Perubahan Kota Padang TA 2023 Disetujui
DPR menyediakan siaran langsung melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, serta laman resmi dpr.go.id.
RUU Berkembang Menjadi 74 Pasal

Dari sisi substansi, pembahasan RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Hasil pembahasan mengembangkan rancangan awal yang terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. DPR juga menyempurnakan judul regulasi dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

Perubahan tersebut memperjelas cakupan pengaturan perampasan aset. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada pemberantasan korupsi, tetapi juga menjangkau berbagai tindak pidana lainnya.

Habiburokhman menyebut terdapat empat pilar utama yang menjadi landasan penyusunan RUU tersebut.

Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta prinsip proporsionalitas. Pilar ini juga memperluas penanganan kejahatan finansial dan kejahatan berbasis teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based (NCB). Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Ketiga, tata kelola dan transparansi. RUU mengatur pengelolaan seluruh siklus aset melalui badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

Keempat, restorasi berkeadilan. Pilar ini menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Narkotika hingga Kejahatan Siber Masuk Cakupan

RUU Perampasan Aset juga memperluas jenis tindak pidana yang dapat menjadi objek perampasan.

Cakupannya meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme, serta pendanaan terorisme. Selain itu, aturan ini menjangkau penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya juga masuk dalam ruang lingkup pengaturan. Begitu pula penipuan dan/atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga :  Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji 1446 H/2025 M

Untuk menjalankan perampasan aset tanpa putusan pidana, RUU mengatur sejumlah tahapan hukum.

Prosesnya dimulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, perkara memasuki pemeriksaan persidangan hingga hakim menjatuhkan putusan dan aparat melaksanakan keputusan tersebut.

Mekanisme ini mengutamakan prinsip kehati-hatian. Perlindungan terhadap hak setiap pihak juga menjadi bagian penting dalam proses perampasan.

DPR Atur Pengawasan untuk Cegah Penyalahgunaan

Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan perampasan aset tidak boleh membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, RUU mengatur pengawasan independen dan penerapan beban pembuktian berimbang. Pengujian pembuktian tersebut harus berlangsung secara terbuka di persidangan.

Regulasi ini juga mendorong transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset. Sistem tersebut memungkinkan pencatatan dan penelusuran jejak audit secara permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia menambahkan, pengembalian aset hasil tindak pidana harus memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

Prioritas pengembalian juga mencakup korban kejahatan. Langkah ini bertujuan membantu memulihkan kerugian yang mereka alami, sekaligus tetap melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Habiburokhman Apresiasi Pihak yang Terlibat

Pada akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan jajaran kementerian. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, serta Badan Keahlian DPR RI.

Penghargaan turut diberikan kepada para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan media massa yang berkontribusi selama pembahasan.

Secara khusus, Habiburokhman mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai Dasco konsisten mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset sejak tahap awal hingga pengambilan keputusan.

Baca Juga :  Pemkab Upayakan 104 Rusunawa dan 611 BSPS di Solsel

Melalui keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmen memperkuat pemberantasan tindak pidana. Regulasi ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil kejahatan demi kepentingan negara, korban, dan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:44 WIB

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi

Selasa, 17 November 2026 - 13:46 WIB

HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 18:16 WIB

MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar

Minggu, 15 November 2026 - 21:01 WIB

MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika

Minggu, 15 November 2026 - 20:05 WIB

BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Sabtu, 14 November 2026 - 14:50 WIB

BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terbaru