Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang bersama TNI memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya curah hujan pada November dan Desember 2026.
Setiap satuan TNI di wilayah Sumatera Barat diminta menyiagakan minimal 30 personel selama 24 jam untuk mempercepat penanganan bencana.
Upaya tersebut mengemuka dalam Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Lapangan Imam Bonjol, Jumat (6/11/2026).
Komandan Korem (Danrem) 032/Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno, memimpin apel yang dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Kegiatan ini juga melibatkan unsur Forkopimda Kota Padang, para Dandim se-Sumatera Barat, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.
Sejumlah instansi turut mengerahkan personelnya, mulai dari TNI-Polri, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Perhubungan. Dubalang Kota, Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Padang, dan organisasi kebencanaan lainnya juga ikut berpartisipasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana.
Menurutnya, peningkatan curah hujan pada November dan Desember membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta sistem komunikasi dan komando yang terintegrasi.
“Alhamdulillah, sejumlah pekerjaan besar untuk penanganan bencana di Kota Padang sudah berjalan. Namun, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat mengingat kondisi cuaca yang perlu diwaspadai demi melindungi masyarakat saat bencana terjadi,” ujar Fadly.
DAS Kuranji dan Lubuk Minturun Jadi Perhatian
Dalam upaya mitigasi, Pemko Padang memprioritaskan sejumlah daerah aliran sungai (DAS), terutama kawasan Kuranji dan Lubuk Minturun. Pemerintah pusat juga mendukung langkah tersebut melalui pembangunan sejumlah sabo dam dan cek dam.
Fadly menjelaskan, pemerintah kota turut menyiapkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir setelah bencana pada Agustus lalu.
“Pascabencana Agustus lalu, Pemko Padang mengupayakan pembebasan 20 hektare lahan untuk pembangunan waduk dan merencanakan sabo dam di Sungai Guo guna mengurangi debit air ke kawasan Air Pacah dan Tunggul Hitam,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memperkuat kesiapan masyarakat dan aparat melalui dukungan APBD dan APBN. Dukungan tersebut mencakup pengadaan peralatan untuk penanggulangan banjir.
TNI Siapkan Personel dan Posko Terpadu
Sementara itu, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan bertujuan memastikan seluruh personel dan perlengkapan instansi terkait siap menghadapi potensi bencana.
Ia meminta seluruh Dandim di jajaran Korem 032/Wirabraja rutin memeriksa kesiapan satuan dan kondisi wilayah masing-masing.
Aji juga menekankan profesionalisme personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi. Seluruh unsur harus mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Untuk mempercepat koordinasi, TNI bersama Pemko Padang dan Forkopimda berencana membentuk posko terpadu.
“Untuk memperkuat koordinasi, kami bersama Pemko Padang dan Forkopimda akan membentuk posko terpadu untuk mengoordinasikan penanganan bencana. Semoga dengan itu seluruh personel selalu siaga dan penyaluran bantuan dapat dikerahkan secara cepat, tepat sasaran dan efisien,” kata Aji.
Ia juga menegaskan bahwa setiap satuan TNI harus menyiagakan sedikitnya 30 personel selama 24 jam.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kecepatan pengerahan personel dan peralatan, tetapi juga dari tindakan cepat, tepat, terpadu, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui apel tersebut, Pemko Padang dan jajaran TNI memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Kesiapan personel, infrastruktur mitigasi, dan koordinasi terpadu menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko serta melindungi masyarakat Kota Padang. (*)
