Dharmasraya, Javanusa—Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 menghadapi tantangan serius setelah Pemerintah Pusat memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar 20 hingga 25 persen.
Karena pemangkasan ini, ruang fiskal daerah menyempit drastis, sehingga hanya tersisa sekitar 2,2 persen dari total APBD untuk kegiatan pembangunan produktif.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian orientasi anggaran. Meskipun belanja pegawai berada di atas 50 persen dari total anggaran, pemerintah menjelaskan kondisi ini bukan akibat pembengkakan beban ASN, melainkan dampak dari menurunnya pendapatan daerah yang membuat komposisi belanja wajib tampak dominan.
Dengan demikian, secara persentase belanja pegawai terlihat lebih besar, padahal jumlah anggarannya tidak melebihi tahun 2025.
Pemerintah daerah menegaskan belanja pegawai merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditunda, sehingga efisiensi pada pos lain menjadi satu-satunya cara agar pembangunan tetap berjalan.
Prinsip Money Follows Program dan Sinkronisasi dengan RPJMN
Dalam rapat paripurna jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD, yang digelar Jumat (21/11/2025), Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan kebijakan anggaran Tahun 2026 akan mengikuti prinsip money follows program.
Dengan demikian, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selaras dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati menegaskan pengetatan anggaran dilakukan secara serius, terutama pada belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Melalui Surat Edaran Bupati, perjalanan dinas dipangkas hingga 25 persen, sementara kegiatan seremonial dan rutinitas nonproduktif dipotong 50 persen agar anggarannya dapat dialihkan kepada program prioritas.
Skoring Usulan Musrenbang dan Fokus Pemerataan Pembangunan
Untuk memastikan pembangunan merata, pemerintah akan menerapkan sistem scoring dalam menyeleksi usulan Musrenbang senilai Rp 2 triliun. Setiap usulan akan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Pemerintah mengakui adanya tantangan fiskal pada tahun depan, dengan ruang pembangunan yang hanya 2,2 persen dari total APBD.
Namun, komitmen untuk memprioritaskan kepentingan rakyat tetap dikedepankan melalui rasionalisasi belanja tidak produktif serta penguatan belanja modal yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Bupati, langkah ini mungkin tidak menyenangkan sebagian pihak, namun merupakan keputusan mendesak untuk memastikan anggaran tidak mengalir ke kegiatan yang tidak relevan.
Ia menegaskan pemerintah harus berani bertindak tegas agar APBD benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat dan tidak sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
Penguatan Sektor Pendidikan di Tengah Tekanan Fiskal
Pada sektor pendidikan, pemerintah justru memperkuat alokasinya meskipun fiskal daerah tertekan akibat pemotongan dana transfer pusat.
Dharmasraya menjadi salah satu dari 105 lokasi nasional yang menjalankan pembangunan Sekolah Rakyat, diperuntukkan bagi anak-anak tidak mampu dengan sistem asrama dan layanan gizi yang ditanggung negara.
Selain program pendidikan gratis, pemerintah menyiapkan Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM untuk memperkuat daya saing generasi muda dalam bidang sains, teknologi, matematika, dan rekayasa.
Program ini sejalan dengan target peningkatan skor PISA nasional dan mendorong terciptanya tenaga kerja dengan kompetensi global.
Akses pendidikan digital juga diperluas melalui penyediaan internet gratis bagi wilayah blankspot, sehingga kualitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada pemerataan akses teknologi.
Pemerintah meyakini transformasi pendidikan harus berbasis pemerataan akses belajar, baik di ruang kelas maupun melalui jaringan digital.
Ketahanan Pangan, MBG, dan Penggerak Ekonomi Lokal
Di sektor ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditujukan untuk menanggulangi stunting, tetapi juga dikelola sebagai penggerak ekonomi lokal.
Apabila pasokan bahan pangan diserap dari petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya, maka perputaran ekonomi daerah dapat mencapai Rp 31,6 miliar per bulan atau Rp 380 miliar per tahun.
Untuk menjamin kemandirian pasokan pangan, pemerintah menjalankan program One Village One Product (OVOP) yang memfokuskan delapan komoditas strategis: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan.
Program ini juga melibatkan pemuda desa sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mendorong hilirisasi pangan lokal.
Annisa menjelaskan bahwa program OVOP berpotensi menahan hingga Rp 600 miliar uang masyarakat Dharmasraya yang selama ini keluar untuk membeli kebutuhan pangan dari luar daerah, apabila seluruh pasokan dapat dipenuhi oleh petani dan UMKM lokal.
Strategi Peningkatan PAD dan Penguatan Kemandirian Daerah
Untuk memastikan pembiayaan pembangunan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat, daerah akan menerapkan strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, pembentukan BUMD di sektor pertanian, pangan, dan pertambangan, hilirisasi usaha pertanian seperti RMU dan pabrik pakan, serta pembukaan Samsat Nagari untuk memperluas basis wajib pajak.
Bupati menegaskan bahwa strategi tersebut merupakan komitmen untuk menjadikan APBD Dharmasraya 2026 sebagai instrumen pembangunan nyata yang memperkuat pendidikan, menggerakkan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan.
Penjelasan Ulang Soal Belanja Pegawai dan Dampak Pemotongan TKD
Bupati menjelaskan belanja pegawai terlihat besar bukan karena adanya pemborosan atau kenaikan gaji aparatur, tetapi akibat penurunan signifikan dalam Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.
Pemotongan TKD membuat porsi belanja wajib tampak mendominasi total APBD. Dengan kata lain, persentase belanja pegawai meningkat karena pendapatan menurun, bukan karena belanja pegawai dinaikkan.
Selain itu, Bupati menegaskan bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditunda, karena terkait dengan hak ASN, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan aparat layanan publik.
Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menunda pembayaran belanja pegawai. Karena itu, ketika transfer pusat dipotong, ruang fiskal untuk pembangunan otomatis menyempit. (*/red)
