Jakarta, Javanusa—Wali Kota Pariaman Yota Balad melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Robben Rico, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Pertemuan ini membahas berbagai program bantuan sosial dari Kemensos untuk masyarakat Kota Pariaman.
“Kami menghadap Pak Sekjen Kemensos RI membahas berbagai aspek terkait sarana, prasarana, dan program bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial untuk masyarakat penerima manfaat di Kota Pariaman,” ujarnya.
Pertemuan tersebut berfokus pada upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Pariaman melalui program-program Kemensos.
“Adapun beberapa poin penting yang kami bahas antara lain bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Universal Health Coverage (UHC), Bantuan Lumbung Sosial, Bantuan alat bantu penyandang disabilitas, dan Sekolah Rakyat,” ungkap Yota Balad.
Dorong Keberlanjutan Program PKH dan UHC
Terkait PKH, mantan Sekda Kota Pariaman itu berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada pengurangan jumlah penerima manfaat. “Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima PKH di daerah kami,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengajukan permohonan agar program Universal Health Coverage (UHC) dapat diperkuat melalui bantuan migrasi BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda ke Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN).
“Pemerintah Kota Pariaman mengalami kendala dana akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Permohonan Bantuan Lumbung Sosial dan Alat Disabilitas
Lulusan STPDN ini turut menyampaikan permohonan bantuan Lumbung Sosial dari Kemensos. Bantuan ini sangat dibutuhkan karena Kota Pariaman berada di zona merah Mentawai Megathrust, daerah rawan bencana.
“Kami juga masih memiliki masyarakat yang membutuhkan alat bantu disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Kami berharap Kemensos dapat memfasilitasi bantuan tersebut,” ucapnya.
Dorong Realisasi Sekolah Rakyat 2026
Di akhir pertemuan, Yota Balad juga membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Pariaman. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi dan kelengkapan sudah disampaikan ke Kemensos.
“Terkait Sekolah Rakyat, kami berharap realisasinya dapat terwujud pada tahun 2026 sebagai sarana pendidikan inklusif dan penguat kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi Plt Kepala BPKPD Willy Firmadian, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Rozy Koesmadi, dan jajaran. (*/red)
