Banjir Berulang di Perumahan Safa Marwa, Warga Minta Dampak Pembangunan Diperiksa

Penulis -

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumbar. (Foto: Ist)

Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumbar. (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Banjir yang terus menggenangi permukiman saat hujan memicu keresahan warga Perumahan Safa Marwa.

Warga meminta pemerintah memeriksa dampak pembangunan perumahan di sekitar kawasan tersebut, termasuk kesesuaian tata ruang dan pemenuhan persyaratan lingkungan.

Keluhan itu disampaikan Heri, Ketua LPS di lingkungan tempat tinggalnya, saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (17/10/2026).

Heri menduga perubahan kondisi lingkungan akibat pembangunan perumahan di sekitar Safa Marwa memengaruhi aliran air. Ia berharap pemerintah menelusuri penyebab banjir dan memastikan pembangunan tidak memperbesar risiko bagi warga.

Warga Minta Kejelasan Perizinan Perumahan

Heri mengatakan, warga telah menyampaikan persoalan banjir melalui surat kepada Pemerintah Kota Padang, gubernur, hingga instansi lingkungan hidup. Namun, banjir masih berulang dan belum menemukan penyelesaian yang diharapkan warga.

“Kami sudah menyampaikan persoalan ini melalui surat kepada pemerintah kota, gubernur, hingga instansi lingkungan hidup. Namun, banjir masih menjadi persoalan yang kami hadapi. Kami berharap ada perhatian serius dan pemeriksaan terhadap dampak pembangunan di sekitar permukiman kami,” ungkap Heri.

Selain penanganan banjir, warga meminta kejelasan mengenai dokumen lingkungan dan perizinan pembangunan perumahan di depan kawasan Safa Marwa. Mereka ingin pemerintah memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum pembangunan menimbulkan dampak lebih luas.

Heri menilai, pemerintah perlu mengkaji persoalan tersebut dari sisi lingkungan, bukan sekadar pembangunan fisik. Ia berharap pemeriksaan dapat mengungkap penyebab banjir sekaligus menghasilkan langkah pencegahan yang konkret.

“Kami ingin ada kejelasan, apakah seluruh persyaratan lingkungan sudah dipenuhi atau belum. Harapan kami sederhana, jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya,” katanya.

Baca Juga :  Gowes Siti Nurbaya Adventure ke-VIII Siap Digelar, Targetkan 50 Ribu Peserta
DLH Sumbar Dorong Koordinasi dengan Pemko Padang

Menanggapi keluhan itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Yomike Yusra, mengatakan pemerintah perlu menindaklanjuti persoalan pembangunan dan tata ruang sesuai kewenangan masing-masing.

Menurut Yomike, pembangunan perumahan harus memenuhi ketentuan tata ruang serta mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi bencana. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji laporan warga bersama Pemerintah Kota Padang dan instansi terkait.

“Untuk persoalan perumahan di Kota Padang, kita perlu berkoordinasi dengan pemerintah kota. Perlu dilihat kesesuaian tata ruangnya, perizinannya, serta kajian lingkungan dan kebencanaannya. Semua itu penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” jelas Yomike.

Ia juga menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau kembali dokumen RPPLH yang telah disusun sejak 2020. Peninjauan tersebut bertujuan menyesuaikan kebijakan perlindungan lingkungan dengan perkembangan wilayah dan tantangan kebencanaan.

Yomike menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko banjir dan longsor dalam perencanaan pembangunan, terutama di kawasan yang mengalami perubahan penggunaan lahan. Kajian lingkungan yang memadai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko sebelum pembangunan berlangsung.

Muhidi Ingatkan Pentingnya Pencegahan Bencana

Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia mengingatkan agar setiap pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keselamatan warga.

“Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berkolaborasi. Jangan sampai kita baru menyadari pentingnya menjaga lingkungan setelah bencana terjadi. Pencegahan harus dimulai sejak perencanaan pembangunan,” ujar Muhidi.

Muhidi juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan bentuk dan harga bangunan ketika membeli rumah. Calon pembeli perlu memeriksa status lahan, kondisi tanah, serta potensi banjir dan longsor di lokasi tersebut.

Baca Juga :  1.056 Nelayan Padang Terima Kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kusuka

“Jangan hanya melihat bangunan yang ditawarkan. Kita juga perlu mengetahui kondisi lahannya, apakah aman dari banjir dan longsor, serta bagaimana dampak pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya,” katanya.

Ia menambahkan, Sumatera Barat memiliki risiko bencana yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap rencana pembangunan. Perencanaan harus memperhatikan aliran sungai dan karakteristik tanah untuk mengurangi risiko munculnya persoalan lingkungan baru.

Muhidi berharap keluhan warga Safa Marwa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait. Pengawasan pembangunan serta perlindungan lingkungan perlu diperkuat agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Jangan menunggu sampai banjir atau longsor terjadi baru kita bergerak. Mari bersama-sama menjaga lingkungan, memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, dan mengutamakan keselamatan masyarakat,” tutup Muhidi. (*)

Berita Terkait

Nanda Satria Apresiasi Kepala Daerah yang Jaga Independensi Musda KNPI Sumbar dari Intervensi Politik
Muhidi Dorong Hidroponik Jadi Peluang Usaha, Produktivitas Pertanian Sumbar Perlu Ditingkatkan
Perluas Pasar Produk Lokal, Muhidi Dorong UMKM Sumbar Perkuat Literasi Media
Muhidi Dorong Anak Muda Sumbar Kuasai Keterampilan Barista, Kopi Lokal Jadi Peluang Usaha
Muhidi Ajak Masyarakat Sumbar Jadikan Hari Pahlawan 2026 Momentum Membangun Daerah
Muhammad Yasin Dorong Masyarakat Padang Pariaman Lebih Kritis, Hak Konsumen Harus Dilindungi
Muhidi Serap Aspirasi Kepala Sekolah di Pessel, Fasilitas SMA, SMK, dan SLB Jadi Perhatian
Warga Ampuan Lumpo Keluhkan Kondisi Sungai Batang Lumpo, Doni Harsiva Yandra Siap Perjuangkan Penanganan

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB