Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah membuka dialog langsung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumbar untuk membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Pertemuan berlangsung di Istana Gubernur Sumbar, Sabtu (3/10/2026). Dialog ini menindaklanjuti aspirasi yang mahasiswa sampaikan saat aksi pada 24 September 2026.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka berasal dari Bappeda, Kesbangpol, BMCKTR, SDABK, ESDM, Lingkungan Hidup, Bapenda, BPBD, Kehutanan, Pendidikan, serta Perkebunan, Peternakan dan Hortikultura.
Mahyeldi: Pemerintah Terbuka Terhadap Aspirasi Mahasiswa
Mahyeldi mengatakan pemerintah sengaja menghadirkan OPD teknis agar setiap persoalan dapat dibahas bersama pihak yang memiliki kewenangan.
“Dialog ini merupakan tindaklanjut dari aksi mahasiswa pada beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tadi, setiap aspirasi Mahasiswa kita dengarkan dan diskusikan secara terbuka bersama para Kepala OPD yang membidangi,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menjelaskan alasan pemerintah tidak menemui mahasiswa ketika aksi berlangsung. Menurutnya, saat itu jajaran pemerintah memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Bukan kita tidak mau menemui, tapi karena memang disaat bersamaan kita sudah ada jadwal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka, oleh sebab itu, kita carikan waktu lain untuk menampung aspirasi dari para pengurus BEM, Alhamdulillah hari ini, itu bisa kita laksanakan,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan komunikasi dengan mahasiswa tetap terbuka. Ia bahkan meminta mahasiswa melaporkan persoalan yang mereka temukan langsung di tengah masyarakat.
“Coba sampaikan ke kita apapun permasalahan yang ananda dapati ditengah masyarakat, insya Allah akan kita bantu selesaikan bersama-sama,” katanya.
Pemprov Sumbar Dorong Transparansi Pembangunan
Dalam dialog tersebut, Mahyeldi memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial dan ekonomi.
Salah satunya melalui Dashboard Pembangunan. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran, perkembangan proyek, hingga informasi pemenang tender.
Pemprov Sumbar juga menjalankan sejumlah program perlindungan sosial. Di antaranya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat kurang mampu dan penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah turut melakukan intervensi ketika harga komoditas pertanian mengalami penurunan. Pemprov membeli hasil pertanian dari daerah yang mengalami penurunan harga, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui pasar murah.
“Langkah ini dilakukan agar petani tidak mengalami kerugian besar, ketika harga komoditas mengalami penurunan,” ujar Mahyeldi.
BEM SI Soroti Pendidikan dan Bencana Hidrometeorologi
Koordinator Lapangan BEM SI Sumbar, Nova Ramadhani, menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Pendidikan menjadi salah satu isu utama. Mahasiswa menyoroti akses masyarakat terhadap layanan pendidikan serta berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.
BEM SI juga meminta Pemprov Sumbar memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Mahasiswa mendorong koordinasi pemerintah dengan pihak balai dan percepatan mitigasi serta pemulihan wilayah terdampak.
Nova mengatakan kondisi tersebut penting menjadi perhatian karena masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai masih menghadapi risiko ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Aktivitas PETI dan Kondisi Sungai Batanghari
Persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) turut menjadi sorotan dalam dialog. Mahasiswa meminta pemerintah melakukan kajian dan penanganan secara serius terhadap aktivitas tersebut.
BEM SI juga menyoroti dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas PETI. Kondisi air Sungai Batanghari di wilayah Dharmasraya menjadi salah satu persoalan yang menurut mahasiswa masih memerlukan perhatian.
Selain persoalan lingkungan, mahasiswa membahas antrean BBM jenis solar di sejumlah SPBU. Mereka menyampaikan dugaan keterkaitan kelangkaan solar dengan aktivitas PETI sebagai persoalan yang perlu dikaji pihak berwenang.
BEM SI Minta Pengawasan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga masuk dalam pembahasan. Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap penyedia makanan.
Menurut BEM SI, pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai tujuan yang ditetapkan.
Nova menegaskan mahasiswa menginginkan tindak lanjut nyata setelah dialog berlangsung. Ia berharap pemerintah tidak berhenti memberikan jawaban atas persoalan yang mereka sampaikan.
“Kami tidak hanya meminta tanggapan saja, tapi kami meminta bentuk konkret, langkah konkret yang dilakukan oleh Pemprov,” kata Nova.
Dialog tersebut menjadi tindak lanjut aksi BEM SI Sumbar pada 24 September 2026 yang bertepatan dengan Hari Tani Nasional.
Pertemuan itu sekaligus membuka ruang komunikasi langsung antara mahasiswa dan Pemprov Sumbar. Mahasiswa berharap pembahasan tersebut menghasilkan langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. (*)
