Jakarta, Javanusa—Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan belum ada perubahan aturan mengenai masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM). Hingga kini, setiap pemilik SIM masih wajib melakukan perpanjangan setiap lima tahun.
Penegasan tersebut disampaikan Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin pada Selasa (10/11/2026). Ia sekaligus meluruskan informasi media sosial yang menyebut pemerintah akan memberlakukan SIM seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Aturan yang berlaku masih belum, ya, belum ada. Jadi kita masih aturan yang sekarang,” ujar Brigjen Pol. Aries.
Aries menjelaskan, ketentuan perpanjangan SIM lima tahunan masih berlaku. Masyarakat juga tetap harus membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan.
“Jadi kita masih aturan yang sekarang, itu SIM masih ada pembayaran PNBP,” tegasnya.
Dengan demikian, informasi mengenai perubahan masa berlaku SIM menjadi seumur hidup belum memiliki dasar kebijakan resmi. Masyarakat tetap perlu memperhatikan masa aktif SIM masing-masing agar tidak terlambat melakukan perpanjangan.
Korlantas Kaji Sistem Poin Pelanggaran Lalu Lintas
Di tengah isu perubahan masa berlaku SIM, Korlantas Polri juga mengkaji penerapan Traffic Attitude Record. Sistem ini mencatat perilaku pengendara selama berkendara di jalan raya.
Melalui mekanisme reward and punishment, kepolisian akan memberikan penghargaan kepada pengendara yang disiplin. Sebaliknya, pelanggaran lalu lintas tertentu dapat berujung pada pemberian sanksi.
Korlantas merancang sistem tersebut menggunakan merit point system atau sistem poin. Skema ini menilai kepatuhan masyarakat berdasarkan perilaku mereka saat berlalu lintas.
Aries menyebut sejumlah negara maju telah menerapkan pendekatan serupa. Sistem tersebut memberikan keuntungan bagi pengendara yang konsisten mematuhi aturan.
“Itu sudah berlaku di beberapa negara maju bahwa akan ada reward terhadap masyarakat yang patuh dan tertib berlalu lintas hingga pada saatnya nanti perpanjangan dia bisa langsung,” jelasnya.
Pelanggaran Tertentu Bisa Berujung Pencabutan SIM
Selain memberikan penghargaan, sistem poin juga memungkinkan penerapan sanksi lebih tegas. Pengendara yang melakukan pelanggaran tertentu bahkan berpotensi kehilangan hak mengemudinya.
Namun, pencabutan SIM tidak berlaku secara otomatis untuk setiap pelanggaran. Aries menjelaskan, tindakan tersebut dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan.
“Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut,” tandasnya.
Rencana penerapan Traffic Attitude Record tersebut menjadi bagian dari upaya Korlantas Polri mendorong kedisiplinan masyarakat. Meski demikian, aturan masa berlaku SIM saat ini tetap lima tahun dan belum berubah menjadi seumur hidup. (*)
