Benny Utama Soroti Tata Kelola Pertambangan Rakyat

Penulis -

Rabu, 8 Oktober 2025 - 08:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Benny Utama. (Foto: Dok. TA)

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Benny Utama. (Foto: Dok. TA)

Padang, Javanusa—Penambangan emas dan galian C yang selama ini menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat, kembali menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), Benny Utama. Hal ini terkait dengan banyaknya penambangan tanpa izin (PETI) yang terus marak di sejumlah daerah.

Benny menegaskan pentingnya regulasi yang jelas agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas penambangan dengan aman dan bertanggung jawab.

Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan izin usaha pertambangan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan izin pertambangan rakyat selama memenuhi persyaratan. Dengan begitu, masyarakat bisa bekerja lebih aman, dampak lingkungan lebih terkendali, dan negara pun mendapatkan pemasukan untuk mendukung program-program pembangunan,” ujar Benny, Selasa (7/10/2025).

Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat II ini menambahkan pemberian izin usaha pertambangan semakin terbuka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diprioritaskan untuk BUMN, BUMD, koperasi, UMKM, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

“Ini merupakan peluang besar bagi Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dibentuk dan diperkuat oleh Pemerintah untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan. Desa-desa yang memiliki potensi pertambangan bisa memanfaatkan koperasi sebagai unit bisnis. Karena itu, seleksi pengurus koperasi harus ketat untuk memastikan mereka memiliki visi bisnis yang jelas,” jelas Benny, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Pasaman selama dua periode itu.

Benny menambahkan penyelesaian masalah penambangan ilegal tidak dapat hanya dilakukan melalui pendekatan hukum.

Selain penegakan hukum yang lemah, masalah sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor penyebab maraknya PETI.

Baca Juga :  Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Pohon Pinus Timpa Mobil di Padang Barat

“Kita perlu menyeimbangkan kepentingan masyarakat, negara, dan lingkungan. Oleh karena itu, mengintegrasikan masyarakat ke dalam skema penambangan yang legal menjadi sangat penting,” ujarnya.

Untuk itu, kata Benny, pemerintah daerah perlu meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada, agar penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tidak berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di masing-masing daerah.

Apabila perlu ada perubahan, hal tersebut harus dilakukan demi tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

“Menjadikan WPR sebagai izin pertambangan rakyat (IPR) adalah langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mengurangi praktik penambangan ilegal,” tutupnya. (sus)

Berita Terkait

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang
Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP
Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati
Fadly Amran Apresiasi Program IAS Anak Indonesia, Kenalkan Dunia Penerbangan kepada Pelajar
Bukan Sekadar Expo! SIVE 2026 Perkuat Kolaborasi Vokasi, Industri dan UMKM, Tuai Apresiasi Kepala BPSDMI
25 Orang Pemuda Lubuk Kilangan Ditempa Pelatihan K3 Umum
Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027
Perkuat Budaya Literasi, Dinas Perpustakaan Pessel Gandeng UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:06 WIB

Polda Sumbar Ungkap Dugaan TPPO di Hotel Padang, Pria Diduga Mucikari Diamankan

Kamis, 19 November 2026 - 08:02 WIB

4 Batang Emas Senilai Rp10 Miliar Gagal Diselundupkan ke Malaysia

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Bupati Dharmasraya Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Banjir Dharmasraya Rendam 272 Rumah dan 930 Jiwa Terdampak, Bupati Annisa Instruksikan OPD Bergerak Cepat

Rabu, 18 November 2026 - 19:33 WIB

Cuaca Ekstrem Landa Padang, 8 Pohon Tumbang Timpa Rumah dan Hambat Akses Jalan

Rabu, 18 November 2026 - 14:52 WIB

Pohon Tumbang Timpa Rumah di Padang Selatan, Dua Warga Luka dan Kerugian Rp30 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 14:44 WIB

Pelajar 17 Tahun Tewas Terlindas Mobil Usai Tabrakan Motor di Lubuk Alung–Pariaman

Rabu, 18 November 2026 - 14:36 WIB

Hujan Lebat di Baso Agam Picu Longsor, Jembatan Gantung Akses Anak Sekolah Terendam

Berita Terbaru