Berlaku 1 Juni 2026, Pemerintah Terapkan Kebijakan DHE dan Ekspor SDA

Penulis -

Sabtu, 23 Mei 2026 - 10:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah terus mematangkan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola ekspor nasional dan meningkatkan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan devisa hasil ekspor memberi manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan akan diterapkan secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Airlangga mengatakan pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan kepada sejumlah asosiasi pengusaha dari dalam maupun luar negeri. Sosialisasi tersebut mencakup aturan devisa hasil ekspor dan mekanisme ekspor melalui badan usaha milik negara.

“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” ujar Airlangga.

Asosiasi Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah

Airlangga menyebut mayoritas asosiasi pengusaha menyambut positif arah kebijakan pemerintah. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah.

“Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah,” katanya.

Pemerintah menilai dukungan dunia usaha menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Implementasi Dimulai 1 Juni 2026

Airlangga menjelaskan implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan penuh kebijakan dalam tiga bulan pertama.

Baca Juga :  Nikmati Sensasi Bakso Isi Rendang di Whiz Prime Hotel Padang

“Ya implementasi kan ada tahapannya, tapi mulai berlaku 1 Juni. Fully-nya nanti kita evaluasi 3 bulan,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi untuk mendukung pengawasan kebijakan. Sistem tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Danantara, dan sistem monitoring otomatis.

“Nanti tentu bisa melalui Bea Cukai dan nanti akan diketahui melalui Danantara dan melalui sistem. Jadi sehingga akan otomatis termonitor,” jelas Airlangga.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Kebijakan

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya pengawasan agar lembaga pelaksana kebijakan tidak menjadi entitas monopoli yang mengganggu pasar.

Menurut Purbaya, pemerintah akan melibatkan unsur lintas kementerian dalam proses pengawasan. Pemerintah juga merancang sistem pengawasan yang lebih baik dibandingkan sejumlah lembaga sebelumnya.

“Kalau pengawasan dibiarkan benar, kita harus taruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari kementerian lain,” ujar Purbaya. (*/BPMI Setpres)

Berita Terkait

Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia
Mahyeldi Dorong 308 Pesantren di Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah Lewat Digitalisasi Perbankan
Wagub Vasko Luncurkan Nagari Creative Hub Pangian, Dorong UMKM Tembus Pasar Digital
UMKM Pangian Tembus Pasar Mancanegara, Rendang Belut Jadi Produk Unggulan
XLSMART Perluas Jaringan 5G di Lombok, Jangkau 94 Persen Wilayah Pulau dan Siapkan Talenta Lokal

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB