Jakarta, Javanusa—Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan bantuan menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat dan merata.
BGN menjalankan langkah tersebut melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.
Lembaga itu menilai akurasi data menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan proses validasi data saat ini berlangsung melalui serangkaian rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait.
Kementerian yang terlibat meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial. Selain itu, Kantor Staf Presiden (KSP) turut memberikan dukungan dalam proses tersebut.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas agar Program MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran. Selain mengintegrasikan data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” kata Sony di Jakarta, Senin (1/6).
Verifikasi Lapangan hingga Tingkat Kelurahan
BGN juga melakukan verifikasi lapangan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Melalui mekanisme tersebut, petugas mencocokkan data penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, serta santri di pondok pesantren.
Langkah verifikasi itu bertujuan memastikan setiap kelompok sasaran yang berhak menerima layanan Program Makan Bergizi Gratis telah tercatat dengan benar dalam sistem pendataan.
Buka Akses Dasbor untuk Pemantauan Data
Untuk meningkatkan transparansi, BGN membuka akses publik terhadap hasil validasi data melalui dasbor yang dapat diakses secara daring.
Melalui fasilitas tersebut, pemerintah daerah, sekolah, hingga pengelola posyandu dapat memantau sekaligus memeriksa data penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, berbagai pihak dapat ikut mengawasi ketepatan data dan membantu mempercepat perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
BGN juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan di daerah agar aktif melaporkan calon penerima manfaat yang belum terdaftar atau belum memperoleh layanan Program MBG.
“Jika masih ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum tercatat atau belum menerima layanan MBG, informasinya dapat disampaikan melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp yang telah disediakan,” ujar Sony.
Data Berasal dari Pendataan Awal Tahun 2024
Sony menjelaskan bahwa basis data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal yang berlangsung pada Mei hingga Juli 2024.
Pada periode tersebut, aparat teritorial terlibat dalam proses pengumpulan data yang dilakukan secara berjenjang sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Namun, Sony mengakui proses pendataan pada tahap awal pembentukan BGN masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan personel serta belum tersedianya dukungan anggaran operasional yang memadai.
Kondisi itu membuat koordinasi formal dengan berbagai instansi belum dapat berjalan secara optimal pada masa awal pelaksanaan program.
Data Akurat Jadi Fondasi Keberhasilan Program
Meski menghadapi berbagai tantangan, BGN tetap optimistis kualitas data penerima manfaat akan terus meningkat.
Optimisme tersebut didukung oleh penguatan sinergi antarkementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi.
BGN menilai data yang akurat menjadi fondasi utama untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjangkau seluruh kelompok sasaran secara berkelanjutan dan tepat sasaran hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dengan validasi yang semakin kuat, pelaksanaan program diharapkan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (*/red)
