Jakarta, Javanusa—Pemerintah akan memfokuskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
Langkah ini agar intervensi gizi lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan penentuan lokasi prioritas Program MBG mengacu pada data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, BGN masih melakukan sinkronisasi data sebelum program dijalankan secara lebih terarah.
“Sebagaimana saya sampaikan kemarin terkait daerah 3T, kami menyisir berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, hingga desanya. Saat ini data tersebut sedang kami sinkronkan sehingga daerah yang menjadi prioritas dapat segera kami fokuskan, terutama wilayah yang memiliki angka stunting tinggi,” ujar pria yang akrab disapa Mas Dar.
Menurut Sudaryono, sinkronisasi data menjadi tahap penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan penanganan gizi secara mendesak.
Tidak Hanya Fokus pada Daerah 3T
Sudaryono menegaskan, prioritas program tidak terbatas pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah juga memasukkan daerah lain yang memiliki tingkat stunting tinggi ke dalam daftar sasaran.
Ia menjelaskan, sejumlah daerah di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memang masih menjadi perhatian. Namun, hasil pendataan juga menunjukkan beberapa kabupaten di Pulau Sumatera dan Jawa memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi.
“3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain termasuk, ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi,” katanya.
Intervensi Gizi Tepat Sasaran
Melalui Program Makan Bergizi Gratis, BGN ingin memastikan bantuan gizi diterima kelompok yang paling membutuhkan. Sasaran utama program meliputi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di wilayah dengan angka stunting tinggi.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap intervensi gizi dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mempercepat upaya penanganan stunting sebagai salah satu persoalan kesehatan nasional. (*)
