Dharmasraya, Javanusa—Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara lugas mengupas permasalahan fiskal daerah dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030.
Acara yang berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, pada Kamis (27/3/2025) ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Leli Arni, Forkopimda diantaranya, Kajari Ariana Juliastuty, Anggota DPRD Sutan Riki Al Khaliq mewakili pimpinan.
Wakapolres, Kompol Armijon, perwakilan Koramil, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Kakan Kemenag, H. Masdan, termasuk jajaran pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.
Dalam paparannya, Annisa menyoroti tantangan utama yang dihadapi Dharmasraya dalam aspek fiskal, mulai dari ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan perencanaan pembangunan yang matang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Dharmasraya harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD. Sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan secara optimal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang jika tidak diselesaikan mulai saat ini maka fiskal Kabupaten Dharmasraya selamanya tidak akan membaik.
Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan mandiri.
Dirinya mengatakan sejak efektif masuk kantor sekitar 3 minggu yang lalu, ia menjadikan sektor fiskal sebagai fokus utama.
Ia menilai bahwa tanpa perbaikan dalam sektor ini, pembangunan daerah akan mengalami stagnasi dan ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin tinggi.
Dikatakan pula bahwa persoalan mendasar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya adalah terlalu tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah. Ia mencermati bahwa jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan APBD terhadap transfer pusat hampir mencapai 85 persen.
Selain itu, Annisa juga menyoroti tingginya perbandingan antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan.
Dikatakan tren belanja pegawai terus meningkat sejak tahun 2022, yang awalnya sekitar 35 persen, kemudian naik menjadi sekitar 40 persen pada tahun ini.
Diperkirakan pada tahun depan, angka ini akan terus meningkat hingga mencapai 45 persen. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Rasio belanja pembangunan kita masih jauh dari kata sehat. Kita masih perlu tekan belanja pegawai agar rasionya dapat turun hingga 30 persen saja,”lanjutnya.
Selain itu, Annisa juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak kurang dari Rp3,7 triliun.
Ia menegaskan biaya untuk perawatan aset justru lebih besar dibandingkan PAD yang dihasilkan dari aset tersebut.
Sebagai contoh, ia menyebut alat-alat di Dinas PUPR yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi namun belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Ia juga menyebut sport center di Koto Padang yang juga tidak mampu menghasilkan pendapatan, padahal perawatan lumayan besar.
Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu menghasilkan PAD lebih baik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Menurutnya, sumber pendapatan RSUD sudah jelas, yakni klaim BPJS, namun pada kenyataannya, biaya operasional justru lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.
“Dimana-mana rumah sakit tidak ada yang rugi. Di tempat kita apa yang terjadi?” tanyanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa awalnya cukup lega dengan defisit anggaran Pemkab Dharmasraya yang setelah dilaksanakan efisiensi hanya Rp40 miliar saja.
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, angka tersebut justru naik menjadi Rp70 miliar.
Bahkan, jika ditambah dengan tunggakan BPJS, defisit membengkak hingga mencapai Rp96,3 miliar.
Kondisi ini, menurut Annisa, menunjukkan perlunya langkah cepat dalam melakukan reformasi fiskal guna menghindari dampak yang lebih besar terhadap stabilitas keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam alokasi belanja daerah, dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Annisa mendorong setiap OPD untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif seperti skema kerja sama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership (PPP) serta memanfaatkan peluang dana hibah dan investasi.
Persoalan tantangan pembangunan Kabupaten Dharmasraya makin rumit manakala Kabupaten Dharmasraya tidak masuk dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2030.
Padahal, masuknya Dharmasraya dalam RPJM Nasional sangat penting untuk menjadi landasan kuat dalam meraih dana-dana pusat.
“Tanpa dukungan kebijakan nasional, Dharmasraya harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih besar”, ungkapnya.
Namun ditengah kerumitan yang sedang melanda, Annisa tetap optimis dengan keadaan yang ada. Ia menilai bahwa Kabupaten Dharmasraya ditopang oleh sektor ekonomi yang kuat, yakni perkebunan, perdagangan, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan tim yang solid, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yakin tantangan ini akan dapat dilewati dengan baik.
Dirinya berharap Musrenbang kali ini bukan hanya seremonial belaka, di mana pihak yang terlibat pasif dan hanya mengikuti alur yang ada.
Ke depan Ia menginstruksikan OPD untuk mengutamakan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dan menjalankan prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030 ini menjadi momentum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya lima tahun ke depan.
Diskusi yang berlangsung juga membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna memastikan bahwa perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Dharmasraya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Annisa optimis Dharmasraya mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mandiri secara fiskal, serta berdaya saing di tingkat nasional.
“Kita harus bergerak bersama. Perubahan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi butuh kolaborasi semua pihak agar Dharmasraya semakin sejahtera dan merata,” pungkasnya. (*/red)
