Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan percepatan pemulihan ekonomi warga pascabencana sebagai langkah mencegah munculnya kelompok miskin baru.
Fokus utama diarahkan pada perbaikan irigasi pertanian dan bantuan permodalan bagi UMKM terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pascabencana Sumatera. Rapat digelar secara daring dari Gedung Bapenda Kota Padang, Jumat (9/1/2026).
Maigus Nasir menilai intervensi ekonomi harus segera dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, keterlambatan pemulihan ekonomi berisiko memperluas kemiskinan struktural di daerah terdampak.
“Jika sektor ekonomi rakyat tidak segera diselamatkan, kita akan menghadapi kelompok miskin baru pascabencana,” ujar Maigus Nasir.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Wakil Gubernur Sumbar serta kepala daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor akhir November 2025.
4.000 Hektar Lahan Pertanian Tak Bisa Digarap
Kerusakan paling serius terjadi pada sektor pertanian. Sekitar 4.000 hektar lahan pertanian di Kota Padang tidak dapat digarap akibat sistem irigasi yang rusak total.
Maigus Nasir menyebut irigasi merupakan urat nadi perekonomian petani. Tanpa perbaikan cepat, ribuan kepala keluarga terancam kehilangan sumber penghidupan.
“Irigasi yang hancur total ini adalah urat nadi petani kita. Perbaikannya harus menjadi prioritas agar ketahanan ekonomi warga tetap terjaga,” tegasnya.
UMKM Terdampak Menunggu Suntikan Modal
Selain petani, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terdampak signifikan. Banyak pelaku usaha kehilangan aset dan tempat usaha akibat banjir dan longsor.
Saat ini, Pemko Padang melakukan pendataan lapangan secara maraton. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan bantuan permodalan ke pemerintah pusat.
“Kami ingin UMKM segera bangkit. Suntikan modal sangat penting agar roda ekonomi kembali berputar,” kata Maigus Nasir.
Pemulihan ekonomi juga terkendala kerusakan infrastruktur transportasi. Tercatat sembilan jembatan rusak dan dua ruas jalan kota putus total.
Kondisi tersebut menghambat distribusi barang dan mobilitas masyarakat, terutama di kawasan pinggiran kota.
Maigus Nasir menjelaskan pemasangan jembatan darurat Bailey belum memungkinkan karena bentang sungai yang terlalu lebar. Pemko Padang meminta solusi teknis jembatan permanen dari pemerintah pusat.
Dampak pada Sektor Pendidikan
Di bidang pendidikan, satu gedung SD Negeri 49 Koto Tangah hanyut terbawa banjir. Kegiatan belajar sementara dialihkan ke gedung Puskesmas Pembantu setempat.
Akses menuju SMP Negeri 44 juga masih terhambat. Sementara itu, dua madrasah terdampak dengan tingkat kerusakan hingga 80 persen, meski aktivitas belajar tetap berjalan terbatas.
Maigus Nasir menambahkan, mayoritas kerusakan infrastruktur terjadi pada jalan kota. Jalan nasional masih dapat dilalui kendaraan, sementara jalan provinsi dilaporkan dalam kondisi aman.
Pemko Padang berharap percepatan dukungan pusat dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga terdampak. (*/red)
